Rabu 20 Jan 2021 19:55 WIB

Target Setoran Dividen BUMN yang Realistis

Dengan 90 persen BUMN terdampak pandemi, setoran dividen ke negara dipastikan turun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Rapat tersebut membahas salah satunya tentang setoran dividen BUMN dan penyerapan anggaran BUMN.
Foto:

BUMN memang bertugas sebagai agen pembangunan yang menjadi pilar ekonomi nasional. Saat ini, BUMN berjumlah 107 perusahaan yang bergerak pada 12 sektor yaitu industri energi, minyak dan gas, industri mineral dan batubara, jasa asuransi dan dana pensiun, perkebunan dan kehutanan, jasa telekomunikasi dan media. Selanjutnya, industri pangan dan pupuk, jasa pariwisata dan pendukung, industri kesehatan, industri manufaktur, jasa infrastruktur, jasa logistik dan jasa keuangan.

Sejak awal menjabat Menteri BUMN, Erick langsung menargetkan kinerja BUMN naik dua kali lipat pada 2024, terutama laba yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 300 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Erick menyiapkan lima prioritas Kementerian BUMN, yakni nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.

Namun pandemi terjadi, akibatnya hampir 90 persen perusahaan BUMN kinerjanya turut terdampak. Erick pun memaklumi jika di 2021, pagu anggaran Kementerian BUMN harus turun.

Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini. "Sepertinya di kisaran angka Rp 228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp 40 miliar," ucap Erick.

Erick memaklumi penurunan pagu anggaran lantaran kondisi keuangan negara yang dalam tekanan akibat pandemi. Erick menjelaskan alokasi anggaran 2021 nantinya akan fokus pada sejumlah hal, salah satunya ialah pembinaan dan pengawasan BUMN. Erick ingin mendorong peningkatan profesionalitas perusahaan BUMN dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

"Kita dituntut dengan Covid-19 ini banyak sekali percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di digital tapi juga market, market berubah total karena itu bagaimana kita tingkatkan akuntabilitas kinerja organisasi menjadi sangat penting," lanjut Erick.

Poin kedua, Erick ingin mewujudkan kemandirian BUMN yang berdaya saing. Erick tengah mempersiapkan sejumlah program bagi BUMN, salah satunya restrukturisasi utang BUMN. Erick mengambil contoh BUMN transportasi dan karya yang harus melakukan restrukturisasi utang dalam menjaga arus kas perusahaan.

Erick ingin BUMN dapat mengikuti keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan Krakatau Steal. Erick mengatakan ada sejumlah BUMN yang memiliki utang cukup besar seperti utang PTPN sebesar Rp 40 triliun, utang BUMN karya serta BUMN pariwisata. "Ini realita yang harus kita lakukan," sambung Erick.

Sepanjang 2020, realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai Rp 260,13 miliar atau 97,74 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 266,29 miliar. Penyerapan anggraan ini meliputi belanja pegawai yang terserap 99,42 persen, belajar modal yang terserap sebesar 99,57 persen, dan belanja barang terserap 94,92 persen.

Penyerapan anggaran pada 2020 yang sebesar Rp 260,13 miliar atau 97,74 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 266,29 miliar merupakan capaian terbaik dibandingkan periode sebelumnya. Saat Kementerian BUMN berada di bawah komando Rini Soemarno, serapan anggaran hanya mencapai 92 persen. Sementara realisasi anggaran pada 2019 saat Erick menjabat sejak Oktober 2019 tercatat sebesar 97,2 persen.

photo
Suntikan modal negara untuk BUMN - (Tim Infografis Republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement