Target Setoran Dividen BUMN yang Realistis

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Nursyamsi, Antara

Penurunan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara pada tahun lalu dipandang sebagai hal yang wajar lantaran adanya pandemi. Bahkan di tahun 2021 setoran dividen BUMN juga diperkirakan masih belum akan bisa optimal.

Baca Juga

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai pandemi telah memukul semua lini secara ekonomi. Tak ketinggalan BUMN. "Setoran dividen turun di 2020 wajar saja, seluruh dunia usaha, bukan saja BUMN, terdampak hebat akibat pandemi," ujar Toto saat dihubungi Republika, Rabu (20/1).

Menurut Toto, yang terpenting bagi BUMN saat ini ialah dapat bertahan dan melanjutkan bisnis pada 2021. Toto berharap pemerintah tidak terlalu bersikeras meminta dividen BUMN di tengah kondisi saat ini. "Mereka (BUMN) juga butuh internal financing buat modal kerja 2021 setelah terpukul cukup hebat di 2020," lanjut Toto.

Mengenai penurunan alokasi anggaran Kementerian BUMN pada 2021 dibandingkan tahun lalu, Toto menilai hal tersebut lumrah mengingat kondisi kas negara yang fokus pada penanganan Covid-19.

Toto meyakini Kementerian BUMN tetap mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal dengan alokasi anggaran yang ada. "Poin pentingnya bagaimana dengan anggaran terbatas kinerja Kementerian BUMN bisa lebih baik," kata Toto.

Toto memerinci sejumlah indikator kinerja yang baik seperti keberhasilan program restrukturisasi yang mendorong BUMN tertentu masuk dalam kategori sehat, lebih banyak BUMN yang bisa go international sehingga bisa menjadi bagian dari korporasi global, serta peningkatan talenta berkualitas agar mampu bersaing dengan pemain regional atau global.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan pandemi membuat 90 persen BUMN terdampak. Berbagai cara pun dilakukan BUMN dalam meminimalisir dampak pandemi, mulai dari mengurangi belanja modal seperti yang dilakukan PLN hingga 25 persen, restrukturisasi utang, hingga meningkatkan kinerja pada bisnis inti perusahaan.

Kata Erick, dampak pandemi juga membuat dividen BUMN kepada negara akan berkurang. "Hari ini kita hanya memberanikan diri kalau tahun ini bisa 50 persen, tahun depan 75 persen, ini yang kita coba," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Pemerintah sendiri memutuskan tidak memaksa BUMN menyetorkan dividen sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menurunkan target setoran deviden BUMN menjadi Rp 26,1 triliun pada 2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan pada 2021 pendapatan pemerintah dari dividen BUMN akan tak semoncer tahun tahun sebelumnya. Jika di 2020 BUMN bisa menyetor deviden sampai Rp 56 triliun tahun depan tak akan sebanyak itu.

Sri Mulyani merinci pada 2019 bahkan setoran dividen dari BUMN bisa mencapai Rp 89 triliun. "Penerimaan negara dari sisi dividen BUMN memang agak turun dalam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setoran tahun depan (2021) adalah yang paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

Karena penurunan dividen ini, maka Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2021 akan stagnan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan bisa turun sampai di bawah 0 persen. "PNBP kita akan stagnan tahun depan melihat proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Pertumbuhan diproyeksikan akan stagnan di bawah 0,2 persen," ujar Sri Mulyani.