Titik Nadir Demokrasi

Pemberlakuan keadaan darurat tidak hanya mempengaruhi personifikasi Yang di-Pertuan Agong, melainkan kondisi demokrasi di Malaysia. Suka tidak suka, jika dalam keadaan darurat fungsi parlemen digantung atau parlemen tidak lagi bisa bersidang menyuarakan aspirasi masyarakat maka secara substantif demokrasi tidak lagi bekerja di Malaysia.

Secara teoretis, demokrasi substantif tentu mensyaratkan praktik check and balances di mana eksekutif dan legislatif saling mengawasi satu sama lain. Keduanya tidak boleh mengabaikan dan menggantung satu sama lain dalam situasi apapun. Sebab praktik check and balances menegaskan keputusan pemerintahan atau kebijakan publik memang harus dikonsultasikan untuk mendapatkan derajat keputusan yang terbaik.

Apalagi di tengah situasi pandemic Covid-19 ini, prinsip demokrasi substansial ini selayaknya dipraktekkan. Pasalnya seiring dengan kian kompleksnya problematik pandemic Covid-19 ini, Malaysia kian membutuhkan kebijakan berkualitas yang diyakini akan hadir dari dialog eksekutif dan legislatif.

Pembekuan atau penggantungan fungsi parlemen hanya akan menyebabkan kualitas  dan wajah demokrasi di Malaysia semakin memburuk. Lebih dari itu, tindakan tersebut bahkan membuat aspirasi rakyat Malaysia menjadi tertutup dan selanjutnya tidak bisa tersalurkan melalui institusi demokrasi yang sewajarnya.

Dalam keadaan demikian, situasi ini tentu tidak sesuai dengan salah satu nilai Rukun Negara yang menginginkan cita-cita: memelihara cara hidup demokratik. Sebab tindakan membekukan atau menggantungkan fungsi parlemen sungguh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan cara hidup demokratik. Tindakan tersebut justru sangat anti demokrasi dan potensial membuat kekuasaan disalahgunakan oleh penguasa keadaan darurat.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika