REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan telah melakukan respons cepat dalam penanganan dampak bencana seperti tanah longsor di Sumedang, gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan dampak bencana di daerah lainnya. "Sudah turun ya sejak bencana terjadi. Tagana di situ bergerak dan dibantu dari daerah sekitar. Semua kita kerahkan termasuk di Kalimantan Selatan," kata Mensos Risma melalui keterangan pers yang diperoleh di Jakarta, Ahad (17/1).
Ia mengatakan sejak bencana terjadi, Kemensos langsung melakukan upaya penanganan dampak di lapangan melalui pilar sosial seperti Tagana, pekerja sosial, dan juga Unit Pelayanan Teknis (UPT) di masing-masing daerah setempat. Selain bantuan tanggap darurat seperti bantuan logistik yang sudah disalurkan ke lokasi bencana, peran aktif Kemensos juga dibuktikan dengan respons cepat UPT Kemensos di lokasi bencana melakukan penanganan terhadap penyintas.
Di Kalimantan Selatan, Balai Besar Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin telah bergerak sejak banjir melanda kawasan itu. "BBPPKS berupaya untuk turut serta membantu warga sekitar yang terdampak banjir dengan menyediakan kamar asrama sebagai shelter bagi para pengungsi," kata Kepala BBPPKS Banjarmasin Salahuddin Yahya.
Salah satu wilayah yang terdekat dengan kantor BBPPKS Banjarmasin adalah Desa Malintang, Kabupaten Banjar. Saat ini, sekitar 130 orang telah dievakuasi untuk diberikan tempat penampungan sementara sampai kondisi mereka memungkinkan untuk bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing.
"Bantuan logistik kami pastikan disiapkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi penyintas," kata Yahya.
Bersamaan dengan upaya evakuasi, Tim Layanan Dukungan Psikososial BBPPKS Banjarmasin juga memberikan bantuan bagi warga di tempat pengungsian, terutama bagi orang tua dan anak-anak. "Tentu saja dengan tetap melaksanakan protokol COVID-19, BBPPKS melakukan reaksi cepat atas kondisi terkini Kalimantan Selatan sekaligus upaya pengembangan peran BBPPKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial," kata Yahya lebih lanjut.
Sementara itu, respons cepat juga ditunjukkan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Budi Luhur" Banjarbaru. Balai "Budi Luhur" juga memfungsikan satu asrama menjadi posko darurat bencana banjir.
Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 22 warga penyintas bencana banjir dari wilayah Martapura yang mengungsi di posko darurat bencana banjir, terdiri dari 2 orang berusia lanjut (lansia), 10 pasangan suami istri, 3 remaja, serta 7 anak-anak dan bayi. "Saat ini, bagi para penyintas sudah mendapatkan layanan pengecekan kesehatan, bantuan pakaian layak pakai, serta makanan atau logistik selama berada di posko," kata Kepala Balai Herry Pawoko.
Ia telah menugaskan kepada para pegawai, terutama pekerja sosial untuk mendampingi penyintas yang berada di posko guna memberikan layanan psikososial. "Pekerja sosial langsung memberikan layanan psikososial dan trauma healing bagi para penyintas tersebut, sehingga dapat membantu mereka dalam menghadapi pascaterjadi bencana banjir yang melanda," kata Pawoko.
Di Makassar, BBPPKS Makassar mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) beranggotakan 7 personel yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Rasman. Menurut Rasman, bantuan terhadap bencana tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam misi kemanusiaan.
"Kami akan membantu bagi mereka yang terdampak bencana ini secara maksimal, baru saja saya dan tim membantu salah satu korban yang mau melahirkan," kata Rasman.
Dalam kesempatan itu, BBPPKS Makasar juga memberikan bantuan seperti peralatan makan, air mineral, selimut dan terpal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika