Melalui idealisme semacam ini, diharapkan terjadi keseimbangan pada sektor pertanian. Di satu sisi pemerintah bisa menjaga tingkat keuntungan yang diperoleh petani, disisi lain pemerintah bisa menjaga harga beras agar bisa tetap terjangkau daya beli masyarakat.
Sebagaimana disebutkan di atas, selain mengambil kebijakan di sektor hilir, Soeharto juga membuat kebijakan di sektor hulu. Kebijakan di sektor hulu yang diambil Soeharto, antara lain dengan mengalokasina APBN untuk memberikan subsidi harga pupuk.
Tujuan pemerintah memberikan subsidi pupuk ini, yang utama adalah untuk menekan ongkos produksi pertanian agar beban yang ditanggung petani dalam mengelola pertaniannya tidak terlalu berat. Terlebih karena di sektor hilir, pemerintah telah menetapkan HPP yang mau tidak mau juga akan menekan harga pangan agar tidak mengalami lonjakan.
Bagaimana pun, sektor pangan --khususnya beras/padi--, menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi laju inflasi. Pemerintahan Soeharto tidak ingin, harga beras melangit yang kemudian menyebabkan meningkatnya laju inflasi.
Dengan demikian, tujuan dasar dari pemberian subsidi pada komoditas pupuk, bukan hanya untuk mengoptimalkan --bukan meningkatkan--, tingkat produksi pertanian. Tapi lebih dari itu, untuk meringankan ongkos produksi yang ditanggung petani.
Dalam budidaya pertanian apa pun, pupuk merupakan elemen paling mendasar yang dibutuhkan petani. Hanya dengan pemupukan yang mencukupi, tanaman akan bisa tumbuh dengan baik sehingga memberikan hasil panen yang optimal. Sebaliknya, pupuk yang tidak mencukupi akan menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan baik, sehingga hasil panen tidak optimal. Prinsip ini juga berlaku pada tanaman padi.
Pemahaman kata 'optimal' disini, berbeda dengan kata 'meningkat'. Untuk 'meningkatkan' hasil produksi pertanian, secara garis besar lebih dipengaruhi oleh varietas padi dan luas lahan pertanian.
Sedangkan untuk mengoptimalkan produksi pertanian, dipengaruhi banyak faktor, Selain pemupukan yang cukup, juga menyangkut masalah ketersediaan air, sifat tanah, iklim, dan kemampuan terhadap pengendalian penyakit/hama tanaman.
Masing-masing varietas padi, memiliki tingkat kemampuan panen maksimal. Berapa pun pupuk yang diberikan, hasil panen tidak akan melebihi kemampuan optimal hasil panennya. Pemahaman seperti ini sudah dimengerti betul oleh petani di Tanah Air. Jadi untuk apa petani memberikan pupuk berlebih, kalau hasil panen yang akan diperoleh sudah ada batas maksimalnya.
Dengan demikian, menghubungkan besarnya nilai subsidi dengan harapan peningkatan produksi, bisa dikatakan menjadi sebuah hipotesis yang absurd. Seperti ditegaskan di atas, subsidi pupuk lebih ditujukan menekan ongkos produksi pertanian agar hasil panen bisa optimal.
Dengan realitas seperti ini, bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi petani bila subsidi pupuk dihapuskan. Ongkos produksi yang menjadi beban petani akan semakin berat, sementara harga gabah hasil produksi akan terus ditekan dengan dalih menekan laju inflasi.
Bukan tidak mungkin petani akan kehilangan daya juang untuk terus mengembangkan budidaya padi. Siapa pun, tak terkecuali petani, juga akan menghitung untung rugi dalam usahanya. Bila petani dihadapkan pada kerugian dalam budidaya padi, petani akan mencoba melirik budidaya tanaman lainnya yang lebih menguntungkan.
Namun skenario terburuknya juga bisa terjadi. Makin banyak lahan sawah yang ditelantarkan, bahkan kemudian dijual pada pemilik modal untuk didirikan bangunan-bangunan beton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
