REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Muhyiddin, Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra
CoronaVac sebagai vaksin Covid-19 produksi perusahaan Sinovac resmi mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini artinya, vaksinasi Covid-19 bisa dimulai pemerintah sesuai jadwal pada 13 Januari 2021.
"Vaksin CoronaVac memenuhi persyaratan mendapatkan EUA," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin (11/1).
Penny mengatakan, dalam memutuskan pemberian otorisasi darurat itu BPOM mempertimbangkan hasil uji klinik di Indonesia, Brazil dan Turki, yang menunjukkan antivirus SARS-CoV-2 itu memiliki keamanan dan kemanjuran (efikasi) menangkal COVID-19. Selain itu, kata dia, vaksin Sinovac tersebut memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk bisa mendapatkan izin EUA dengan tingkat efikasi minimal 50 persen.
Sementara dari uji klinik di Bandung yang dilakukan Biofarma dan Sinovac, lanjut dia, efikasi CoronaVac itu mencapai 65,3 persen. Selanjutnya, uji klinis di Turki efikasi Sinovac mencapai 91 persen dan Brazil 78 persen.
Penny mengatakan, pemberian EUA oleh BPOM itu juga mempertimbangkan hasil rapat bersama lintas sektor seperti Komite Nasional Penilai Obat, ITAGI, ahli epidemi dan unsur terkait lainnya. Menurutnya, BPOM dan pemangku kepentingan terkait terus mengawasi proses vaksinasi terutama efek samping dari vaksin Sinovac tersebut. Pengawasan juga dilakukan untuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Pada Jumat (8/1) lalu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggelar rapat pleno tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac China di Hotel Sultan. Komisi Fatwa MUI akhirnya menetapkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac halal dan suci untuk digunakan.
"Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepekati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Biofarma suci dan halal," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, Jumat (08/01).
Menurut dia, meskipun sudah halal dan suci, fatwa MUI belum final karena masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy). "Ini akan menunggu hasil final kethoyibannya. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak, maka fatwa akan melihat," ucapnya.
Dimulai 13 Januari
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hari ini memastikan pemerintah akan memulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada Rabu 13 Januari 2021 esok. Vaksinasi pertama kali akan dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Insyaallah bapak ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Presiden,” ujar Menkes Budi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/1).
Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan pemerintah Indonesia akan kembali menerima 15 juta bahan baku vaksin dari Sinovac pada Selasa (12/1) besok. Bahan baku vaksin Sinovac tersebut selanjutnya akan diolah oleh PT Bio Farma selama satu bulan.
Dengan rencana kehadiran 15 juta bahan baku vaksin Sinovac, maka Indonesia akan memiliki 12 juta vaksin jadi pada awal Februari nanti. Tak hanya itu, Indonesia juga akan menerima vaksin gratis dari Gavi dengan jumlah minimal 54 juta dosis dan maksimal 108 juta dosis. Vaksin gratis dari Gavi ini ditargetkan akan tiba di Indonesia pada akhir Februari atau awal Maret nanti.
“Dan vaksin yang datang dari Gavi, pilihannya adalah Pfizer, AstraZeneka, dan Moderna yang sudah dapat izin persetujuan dari negara asalnya. Dan ada satu lagi Novavax,” jelas Budi.
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pelaksanaan vaksin secara nasional akan dimulai pada Rabu (13/1).
"Kita akan mulai hari Rabu besok untuk vaksinasi secara nasional," ujar Luhut, Senin (1/11).
Meski vaksin Covid-19 akan mulai disuntikan pada Rabu esok, untuk dampak dan reaksi dari vaksin tersebut baru bisa terlihat dalam tiga bulan mendatang. Untuk itu, ia memastikan bahwa penanganan protokol kesehatan akan tetap dilakukan dan diperketat.
"Tiga bulan ke depan akan kelihatan dampaknya, semoga dilakukan cukup baik," ujar Luhut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berupaya program vaksinasi Covid-19 bisa dilaksanakan secepat mungkin. Menyusul 3 juta dosis vaksin yang sudah tiba di Indonesia, sebanyak 15 juta dosis vaksin berbentuk bahan baku akan tiba pekan depan.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa sampai Maret 2021 nanti setidaknya 49,5 juta penduduk akan divaksin Covid-19. Rinciannya, sebanyak 5,8 juta orang akan menjalani vaksinasi pada Januari, 10 juta orang pada Februari, dan 13,3 juta orang pada Maret. Kemudian, dilanjutkan dengan vaksinasi untuk 20,4 juta orang pada April.
"Yang akan kita kerjakan (sampai April) dan bulan-bulan seterusnya. Hingga Nantinya di akhir tahun ini, atau awal tahun depan insya Allah sudah tiba semuanya 426 juta dosis vaksin," ujar presiden dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-48 PDIP, Ahad (10/1).
Sebanyak 426 juta dosis vaksin akan diberikan kepada kurang lebih 182 juta penduduk dengan frekuensi vaksinasi sebanyak dua kali setiap orang. Angka tersebut dihitung berdasarkan perhitungan bahwa jumlah minimal penduduk yang perlu divaksin demi mencapai kekebalan komunal atau herd immunity adalah sebanyak 70 persen penduduk atau 182 juta orang.
"Jadi dalam waktu kurang lebih 15 bulan tapi tetap saya tawar kepada Menkes agar bisa menjadi kurang dari 1 tahun, insya Allah ini akan bisa kita selesaikan," kata presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika