Senada dengan Erick Thohir, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan dengan barcode tersebut, vaksin dapat dicegah untuk tidak disuntikkan ke orang yang belum seharusnya disuntik.
"Kita dibantu Pak Menteri BUMN, semua viral vaksin ada barcode untuk dealing dengan siapa yang disuntik, jadi one by one ketahuan. Tetesan-tetesan vaksin yang mungkin tadinya mau dipakai jadi tetesan nafkah para koruptor mudah-mudahan bisa dikurangi karena semua sudah terintegrasi lewat IT sejak awal pemaketan kita bisa track barangnya ke mana," kata Menkes Budi Gunadi.
Vaksinasi direncanakan akan dilakukan terhadap 182 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.
Rinciannya gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari-April 2021 dengan rincian vaksinasi untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang.
Selanjutnya pada gelombang II pada April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.
Pemerintah diketahui sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai produsen. Pertama dari perusahaan farmasi China Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, kedua dari pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebesar 50 juta dosis, ketiga dari kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebesar 50 juta dosis, keempat dari pabrikan Inggris AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis, dan kelima perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech sebesar 50 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
