Ia menuturkan pemerintah harus memastikan tidak hanya kesediaan jumlah vaksin dan tenaga vaksinasi serta peralatan serta operasionalnya saja, lebih dari itu kemampuan vaksin juga bekerja dengan baik.

"Dan untuk menjalankan ini harus dengan ongkos anggaran yang besar, apabila gagal kita terancam kehilangan banyak hal, sumber daya, waktu, dan nyawa rakyat," ujar Said.

Said juga menambahkan pemerintah sebaiknya mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, transparan dan bersifat partisipatif dalam penanganan COVID-19.

Menurutnya, hal itu menjadi fondasi kepercayaan bagi banyak pihak, khususnya para pelaku usaha, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dapat dijadikan acuan mereka menyusun rencana usaha, dan tidak menghadapi ketidakpastian yang berlarut-larut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika