REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa (5/1) sore. Dalam pertemuan tersebut, Risma, sapaan akrabnya mengungkap gagasannya untuk mengoptimalkan balai-balai yang ada di bawah Kementerian Sosial.
"Ada gagasan dari Ibu Risma yang kemudian disetujui oleh Pak Wapres yaitu gagasan mengenai optimalisasi dan reformasi pengelolaan balai-balai yang selama ini banyak digunakan Kemensos untuk menampung disabilitas dan macam-macam itu," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat dihubungi Selasa (5/1).
Risma kata Masduki, ingin balai-balai itu diperuntukkan untuk menampung disabilitas, pemulung, maupun tempat pemberdayaan masyarakat. Sebab, saat ini balai-balai itu saat ini belum digunakan secara optimal.
"Itu banyak nganggur, kantornya besar-besar, lebar-lebar, di Indonesia itu ternyata ada 49 balai, selama ini kurang dimanfaatkan dengan baik. Jadi rencana Ibu Mensos, balai itu akan dijadikan tempat-tempat pemberdayaan pelatihan sekaligus pemberdayaan untuk kepentingan ekonomi," kata Masduki.
Masduki mengatakan, selain fokus terhadap bantuan sosial, Mensos Risma juga ingin mengembangkan pemberdayaan masyarakat miskin maupun usaha mikro kecil dan menengah. Ia mengatakan, pengalaman di Surabaya akan dibawa Risma untuk memberdayakan masyarakat.
Masduki mengatakan, Jakarta dan Bekasi akan dijadikan sebagai proyek percontohan. Karena itu, kunjungan Mensos ke tempat-tempat kumuh di Jakarta dan sekitarnya, merupakan tahapan program pemberdayaan tersebut.
Jadi makanya sekarang kalau Ibu Mensos ketemu pemulung di Jakarta lalu kemudian itu dalam kepentingan itu sebenarnya dia. Jadi tidak hanya bansos, tapi sekaligus pemberdayaan," ungkapnya.
Risma mengatakan kepada Wapres, tentang pentingnya kolaborasi antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta swasta untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
"Pengalaman di Surabaya itu dijadikan contoh untuk di Jakarta dan Bekasi dahulu, baru nanti akan dikembangkan/direplikasi ke daerah lain. jadi ujungnya nanti tuh pemberdayaan untuk usaha mikro kecil (UMK)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika