REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus independen dan berintegritas dalam mengeluarkan izin kondisi kegawatdaruratan atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Meskipun vaksinasi perdana kabarnya dilaksanakan pada 13 Januari mendatang.
"Kita tentu berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkannya hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13," ujar Saleh, Selasa (5/1).
BPOM dinilainya tak perlu terburu-buru dalam mengeluarkan EUA. Sebab peran lembaga tersebut sangat penting dalam menjamin mutu, manfaat, dan keamanan vaksin Sinovac yang akan disuntikkan nanti.
"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," ujar Saleh.
Jika pemerintah ingin segera melakukan proses vaksinasi, Kementerian Kesehatam didesak untuk melakukan komunikasi yang intens dengan BPOM. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.
"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu," ujar pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR itu.
Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan disuntik vaksin Covid-19 pada Rabu (13/1) pekan depan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, tata cara pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perdana di Tanah Air ini masih akan dibahas akhir pekan ini.
Pihaknya masih membahas mengenai siapa saja pihak yang akan divaksin berbarengan dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, sebagai bentuk simbolis vaksinasi perdana, pihak yang akan disuntik vaksin bersama presiden bisa pejabat negara seperti menteri, tokoh publik, ataupun perwakilan masyarakat.
"Jadi siapa saja mungkin ada perwakilan yang lain dan prosesnya kan enggak sembarang langkah langkahnya. Hari Jumat kita bahas siapa saja, dari perwakilan masyarakat, TNI nanti Jumat dibahas," ujar Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
