REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid
Meski hingga kini belum mengeluarkan izin penggunaan/edar darurat (EUA/Emergency Use of Authorization) vaksin Covid-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melakukan uji klinis terhadap vaksin Sinovac dan sudah memperoleh dua data setelah 2 bulan penyuntikan vaksin. Berdasarkan data immunogenitas dan efikasi yang diterima, vaksin Sinovac dinyatakan cukup aman.
"Dari data keamanan, vaksin ini sudah cukup aman. Tidak ada kejadian efek samping serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin ini," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (5/1).
Lucia menjelaskan, bahwa immunogenitas dari vaksin Sinovac juga sudah menunjukkan tingkat pembentukan antibodi yang bagus responsnya dalam tubuh. Menurut BPOM, dengan data-data itu semestinya sudah bisa menepis keraguan masyarakat dalam menerima vaksin.
Lucia menyebutkan ada beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan melakukan uji klinis, yakni mempunyai data uji klinis dan data pengalaman penggunaan di Indonesia. Kendati demikian, BPOM membuka peluang memakai data hasil uji klinis sejumlah vaksin Covid-19 dari negara lain guna mempercepat program vaksinasi di Indonesia, asalkan syaratnya memiliki protokol uji klinis yang sama dengan Indonesia.
Menurut dia, sebenarnya tidak ada kewajiban melakukan uji klinis di dalam negeri sebelum menggunakan vaksin, apalagi bila ada negara tetangga yang sudah melakukan uji klinis sebelumnya. Bahkan, kata dia, ada beberapa jenis vaksin yang telah digunakan di Indonesia, tanpa melalui uji klinis di Indonesia.
"Ingat, sudah banyak vaksin sebelum pandemi Covid-19, dan hanya sedikit yang melakukan uji klinis di Indonesia," katanya.
Lucia mengatakan, bahwa vaksin influenza dan vaksin polio uji klinisnya tidak di Indonesia. Meski dua vaksin itu juga diproduksi di Bio Farma, uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia dan secara regulasi memungkinkan.
Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati mengaku belum bisa menegaskan kehalalan vaksin Sinovac untuk menangkal Covid-19. MUI beralasan, masih ada informasi yang perlu dilengkapi.
Muti tidak membeberkan secara detail informasi yang dimaksud. Hanya kuantitasnya terbilang sedikit karena proses audit sudah rampung.
"Masih ada sedikit informasi yang harus dilengkapi sehingga tentunya kami tidak bisa kemudian memberikan kesimpulan. Kesimpulan halal tidaknya juga tidak ada di LPPOM, tetapi di Komisi Fatwa (MUI)," ujarnya.
LPPOM MUI memastikan tidak pasif dalam menerima informasi vaksin. Tetapi, secara intensif melakukan kajian yang dikerjakan auditor LPPOM MUI, seperti literatur, jurnal, dan keterangan pakar mengenai bahan baku vaksin juga digali.
"Kalau semua informasi sudah lengkap, MUI tetap menunggu keputusan dari BPOM tentang safety, tentang thoyyib tadi untuk memutuskan, kemudian apakah bisa dikeluarkan sertifikat halal atau tidak," kata Muti.
Sementara itu, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) memutuskan membolehkan penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac meskipun belum mengetahui kandungan zat pada bahan pokok pembuatan vaksin tersebut.
"Statement Kiai Wapres (Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin) menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan pembahasan halal dan haramnya," kata Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna.
Sarmidi berpandangan bahwa pernyataan Ma'ruf berlandaskan atas kegentingan situasi kehidupan akibat dampak Covid-19. Sehingga, penggunaan vaksin tidak berlabel halal dapat digunakan oleh umat Islam.
In Picture: Distribusi Vaksin Covid-19 di Berbagai Kota di Tanah Air
Vaksin Coronavac sendiri tiba di Indonesia pada 6 dan 31 Desember 2020 lalu dengan total 3 juta dosis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini menyampaikan, pemerintah telah mendistribusikan 700 ribu vaksin Sinovac ke berbagai daerah dalam tahap pertama pengiriman.
“Saya ingin menginformasikan bahwa dua hari yang lalu telah kita kirim dalam rangka untuk menangani Covid-19 ini, vaksin sudah dikirim. Tahapan pertama memang baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah,” jelas Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1).
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menerima lagi kedatangan 15 juta dosis bulk vaksin Sinovac yang selanjutnya akan diolah oleh PT Bio Farma. Jokowi menyebut, bahan baku bulk vaksin tersebut diperkirakan akan tiba pada pekan depan.
“Insyallah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku bulk yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma, sehingga juga langsung nanti jadi kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi,” kata dia.
Pemerintah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap tenaga kesehatan. Selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan kepada TNI dan Polri serta petugas layanan publik seperti guru, serta kepada masyarakat lainnya.
Jokowi berharap, program vaksinasi ini dapat mengendalikan dan menangani penambahan kasus positif yang terus meningkat. Namun, selama proses vaksinasi masih berjalan, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaannya terhadap penularan Covid-19.
“Saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah. Disiplin terhadap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat kerumunan, jaga jarak, karena kuncinya ada di situ sampai nanti vaksinasi ini selesai,” ucap Jokowi.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla pun menekankan agar upaya mitigasi pencegahan Covid-19 tetap harus dilakukan sambil menunggu kesiapan vaksin untuk masyarakat. JK mengatakan, upaya pencegahan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
"Sebelum vaksin siap untuk didistribusikan, upaya pencegahan tetap harus dilakukan secara terus menerus," kata JK dalam siaran pers usai berkunjung ke Gudang Darurat Penanganan Covid-19 PMI, Selasa (5/1).
JK juga menegaskan, PMI akan terus membantu upaya pemerintah dalam pencegahan Covid-19. PMI, kata JK, akan mendistribusikan paket perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), alat perlindungan diri (APD) kepada masyarakat dan kepada petugas medis di wilayah Jabodetabek.
“Paket PHBS sebanyak 13 Ribu, baju hazmat 11 ribu, kacamata 10 ribu, sarung tangan 2.450 unit dan faceshield sebanyak 4.400 unit dan 19 ribu unit sprayer,” kata JK.
Selain itu, PMI juga menyiapkan terapi plasma Konvalesen untuk membantu penyembuhan pasien dengan Covid-19. Sejauh ini, sudah 18 Unit Donor Darah (UDD) yang siap dalam donor plasma.
“Terapi ini merupakan salah satu alternatif dalam penyembuhan Covid-19, saya harapkan masyarakat dengan sukarela untuk membantu sesama dengan melakukan donor plasma,” kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika