Dinkes juga melakukan koordinasi dengan pengelola rumah sakit, puskesmas, dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Solo, dan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) cabang Solo. DKK juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan karena harus masuk dalam Primary Care BPJS Kesehatan.

Meski pelaksanaan vaksinasi sudah dekat, DKK mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebab, proses pendistribuan vaksin masih panjang. DKK juga membatasi pelayanan vaksinasi di setiap fasilitas kesehatan. DKK meminta setiap faskes membentuk tim vaksinasi. Teknis pelaksanaan vaksinasi, dalam sehari dibagi menjadi empat sesi, dimana satu sesi dibatasi 15-20 orang.

"Satu hari kisaran satu faskes itu bisa 30-60 untuk satu tim. Mungkin Rumah Sakit Moewardi bisa beberapa tim karena tenaga kesehatannya juga sudah banyak," ucap Siti.

Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan beberapa tahap. Pada tahap pertama, khusus untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. Untuk mendapatkan kekebalan komunitas, sekitar 70-80 persen jumlah penduduk harus tervaksinasi. "Kalau itu sudah tervaksinasi, Insya Allah kekebalan komunitas itu sudah terbentuk. Itu akan dilaksanakan secara bertahap," ungkap Siti.

Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memastikan tidak ada jual beli vaksin. Sesuai ketentuan pemerintah pusat, vaksin gratis diberikan kepada penduduk berusia 18-59 tahun. "Vaksinasi siap dilaksanakan tanggal 14 di puskesmas dan rumah sakit umum daerah," ujar Wali Kota.

Saat ditanya terkait kemungkinan adanya warga yang menolak untuk divaksin, menurut Wali Kota hal itu hak asasi masing-masing. Namun, DKK tetap mengacu pada aturan yang dibuat pemerintah pusat. "Ya tidak apa-apa. Wong menolak tidak mau divaksin kok. Berarti saya anggap sudah mampu membuat kekebalan tubuh sendiri. Kalau saya, dibikin enteng saja. Solusi lain, yang penting pemerintah sudah menyiapkan. Kalau tidak mau divaksin ya sudah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika