Senin 04 Jan 2021 14:18 WIB

Tim Advokasi HRS Ajukan 7 Permohonan dalam Praperadilan

Tim advokasi HRS mengajukan 7 permohonan dalam sidang perdana praperadilan.

Rep: Bambang Noroyono  / Red: Bayu Hermawan
Hakim Tunggal Ahmad Sayuti memimpin jalannya sidang praperadilan Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (4/1). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka dan penahanan kasus kerumunan di Petamburan.Prayogi/Republika
Foto:

Terkait penyidikan yang tak konsisten tersebut, tim pengacara pun mengatakan, berdampak pada penetapan tersangka yang sesuai dengan hukum. Sebab itu, pada permohonan selanjutnya, Kamil mengatakan, meminta hakim praperadilan agar menyatakan penetapan tersangka Habib Rizieq sebagai tindakan hukum yang tak sah, dan semena-mena. 

"Meminta hakim praperadilan, menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon, yang dilakukan termohon beserta jajarannya, adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu, tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya. 

Tim pengacara, pun menyinggung soal keabsahan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Habib Rizieq, SP.Kap/2502/XII/2020/Ditreskrimum, bertanggal 12 Desember 2020, dan SP.Han/2118/XII/2020 Ditreskrimum , bertanggal 12 Desember. Dua surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut, dikatakan Kamil, merupakan lanjutan dari proses penyelidikan, dan penyidikan, sampai pada penetapan tersangka yang tak sah, dan inkonsitensi.

Tim pengacara, kata Kamil dalam permohonan lanjutannya, meminta hakim praperadilan memerintahkan agar Polri, secepatnya mencabut keberlakuan dua surat penangkapan, dan penahanan itu, dan membebaskan Habib Rizieq dari sel tahanan. "Memerintahkan termohon (Polri), untuk mengeluarkan pemohon (Habib Rizieq), dari tahanan serta merta sejak putusan perkara ini (praperadilan) dibacakan," kata Kamil. 

Sidang praperadilan perdana ajuan Habib Rizieq, di PN Jaksel, digelar dengan pengawalan satuan keamanan yang ketat. Persidangan simulai sekitar pukul 10:00 WIB. Hakim tunggal Ahmad Sayuthi, mengambil tempat sebagai pemimpin sidang. Sidang praperadilan kali ini, tampak tak biasa. Selain adanya petugas satgas Covid-19, ada sekitar 1.600 personel gabungan dari Polri, dan TNI, serta Satpol PP yang mengamankan areal persidangan, sampai radius satu kilo meter dari PN Jaksel. 

Akses masuk ke ruang persidangan, pun dibatasi. Pantauan Republika di lokasi sidang, selain lima anggota tim advokasi Habib Rizieq serta tim pengacara Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri, tak ada yang diperkenankan masuk ke arena persidangan. Para jurnalis, termasuk pewarta foto, hanya boleh diperkenankan memantau, dan mengambil gambar persidangan dari jarak jauh di luar arena sidang. Akses suara dari pelantang dalam ruangan, pun tak terdengar ke luar ruang sidang. 

Sekitar pukul 12: 00 WIB, Hakim Ahmad Sayuthi melakukan skorsing sidang selama satu setengah jam. Skorsing tersebut, dilakukan karena permintaan dari tim pengacara Habib Rizieq, yang akan melakukan perubahan terkait alasan-alasan yuridis penguat permohonan praperadilan. "Oleh karena ada penambahan, tetapi yang tidak mengubah substansi, untuk itu sidang kita tunda sampai jam dua," kata hakim.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement