REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menilai pengeluaran narapidana di tengah pandemi Covid-19 merupakan kebijakan kontroversial tetapi paling rasional untuk dilakukan. Kementerian Hukum dan HAM melakukan kebijakan pengeluaran narapidana atau napi melalui program asimilasi dan integrasi.
"Kebijakan itu adalah kebijakan kontroversi yang paling rasional," ujar dia, dalam video yang ditayangkan pada sebuah acara webinar di Jakarta, Selasa (29/12).
Menurut dia, jika mengacu kepada UU Pemasyarakatan, narapidana yang berada pada masa asimilasi diperbolehkan untuk bekerja di luar penjara. Idealnya, napi tersebut akan kembali ke penjara selepas bekerja.
Namun pada masa pandemi seperti sekarang, napi asimilasi yang keluar masuk penjara membawa risiko penularan Covid-19 yang lebih besar dari biasanya. Apalagi, dengan kondisi lapas yang sudah kelebihan kapasitas.
"Bisa dibayangkan lapas yang kelebihan kapasitas ketika satu hingga dua orang terjangkit maka bisa seluruh lapas itu terjangkit. Karena apa? Tidak mungkin ada social distancedi dalam lapas," ujar dia.
Selain itu, pembebasan napi asimilasi juga berdampak pada berkurangnya kepadatan di dalam penjara meskipun tidak signifikan. Ia pun menilai kebijakan Kementerian Hukum dan HAM ini belakangan menjadi semacam rujukan bagi Kepolisian Indonesia dalam menangani kasus-kasus.
Salah satunya dengan mengalihkan status penahanan dari tahanan di rutan menjadi tahanan rumah atau kota. Kemudian juga adanya sistem penangguhan penahanan dengan jaminan.
"Artinya apa? Artinya lebih aman ketika Kabareskrim melakukan kebijakan ini karena memang itu terdapat dalam KUHAP. Sementara saya kira dalam konteks yang diambil oleh menkumham ini adalah kebijakan yang paling rasional," kata dia.
Dalam membuat kebijakan itu, dia mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya dihadapkan pada dua kewajiban yang bertentangan. Pada satu sisi, Kementerian Hukum dan HAM wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai dukungan terhadap negara untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Sedangkan pada sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM juga harus patuh pada UU Permasyarakatan. Kebijakan-kebijakan kontroversial itu pun diambil sebagai jalan tengah antara keduanya dengan risiko seminim mungkin.
"Itu adalah yang mudaratnya lebih kecil," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika