Suharso juga menekankan, proporsi kas negara untuk pembangunan IKN tidak akan signifikan. Pemerintah memberikan kesempatan luas untuk pihak swasta, baik asing dan dalam negeri, yang ingin berinvestasi. "Ini (IKN, red) akan menjadi sebuah destinasi investasi menjanjikan karena tingkat kapitalisasi tinggi," ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menjelaskan, pandemi tidak berdampak signifikan terhadap timeline pembangunan IKN. Bappenas tetap memproyeksikan, proses pembangunan dapat dimulai pada awal tahun depan, sehingga Presiden sudah mulai berkantor di ibu kota baru pada akhir 2024.
Pada perencanaan awal, Rudy menjelaskan, groundbreaking IKN direncanakan dimulai pada 2021. Rencana ini sempat dipercepat ke Agustus 2020. Tapi, karena ada pandemi, akselerasi itu dibatalkan dan pemerintah kembali ke rencana semula.
"Jadi, dari sisi timeline, kita masih on schedule. Kalau memang ada pergeseran sedikit, masih di koridor," tuturnya, dalam kesempatan yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
