REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, optimistis, NTT akan menjadi provinsi terkaya di Indonesia pada 2035 mendatang. Kekayaan alam yang diunggulkan untuk sektor pariwisata serta pengembangan energi baru terbarukan diyakini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal.
"Kekayaan alam tidak lagi bicara tentang energi fosil, tapi menuju pada energi baru terbarukan dan NTT akan menjadi lumbung. Tahun 2035 akan menjadi provinsi terkaya di Indonesia," kata Viktor dalam Peluncuran Buku Kepariwisataan NTT Menuju Kelas Dunia, Selasa (22/12).
Viktor mengatakan, Pemprov NTT telah melakukan riset untuk sumber EBT. Hasil riset menunjukkan terdapat sumber energi baru terbarukan berbasis tenaga angin dengan potensi 300 megawatt (MW) dan tenaga surya sebesar 200 ribu MW. Ia mengatakan, sumber kedua energi tersebut terdapat di Pulau Sumba dan Pulai Timpr, NTT. "Hal ini sudah kami sampaikan ke presiden dan masuk dalam rencana energi nasional 2021-2035," ujarnya.
Ia menjelaskan, NTT mulai menaruh perhatian kepada EBT karena akan mendorong ekosistem lingkungan yang lebih baik. Hal itu nantinya akan berdampak pada sektor pariwisata NTT secara berkelanjutan. Sebab, pariwisata NTT mengandalkan atraksi maupun keindahan bentang alam yang harus dijaga kelestariannya.
Di satu sisi, lingkungan yang terjaga, dipastikan akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat. "Semenarik apapun tempat wisata itu, tapi kalau tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat, itu ada kesalahan," kata Viktor.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur menuju destinasi-destinasi wisata di Provinsi NTT juga harus terus dilanjutkan. Selain itu, faktor-faktor pendukung pariwisata sekaligus pemahaman masyarakat setempat harus mulai dibangun agar keinginan pemerintah pusat untuk memajukan NTT dari kepariwisataan bisa terus berlanjut.
Viktor pun menyingung value chain pembangunan pariwisata setidaknya 60 persen harus berasal dari dalam daerah. Hal itu demi menjamin kesejahteraan masyarakat setempat yang wilayahnya menjadi destinasi wisata. "Ini langkah-langkah yang kita ingin buat ke depan agar tidak terjadi kepincangan, disparitas antar pengusaha besar yang datang dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
