REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berusaha meningkatkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan (naker) di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa fakta dan data yang mengungkapkan kualitas dari produktivitas tenaga kerja (naker) Indonesia ternyata masih cukup rendah, bahkan lebih rendah dari Vietnam dan beberapa negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, produktivitas tenaga kerja Indonesia selama ini secara kualitas masih di bawah banyak negara berpenghasilan rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah ini bisa menjadi persoalan, bila ingin bersaing dengan negara lain.
"Kalau produktivitas, pahit memang ngomong begini, data menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal. Data ILO, tingkat pertumbuhan output pekerja kita masih rendah, bahkan dibawah rata-rata negara berpendptan menengah ke bawah, seperti negara pesaing, Vietnam," kata Menaker Ida, dalam acara penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2020, Selasa (22/12).
Dia juga mengungkapkan, ada survei yang dilakukan ke pelaku usaha Indonesia, menunjukkan mayoritas responden mengatakan upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja. Semua data ini, menunjukkan besarnya tantangan bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Padahal, kata dia, selama ini Indonesia disebut menikmati bonus demografi, di mana akan dirasakan puncaknya mulai 2020 hingga 2030 mendatang. Puncak bonus demografi ini, disebut masa di mana struktur penduduk Indonesia sebagian besar akan diisi oleh warga berusia muda 20-39 tahun.
Sayangnya, kata dia, alih-alih satu dekade ke depan harusnya menikmati perubahan demografi, kini bangsa Indonesia menghadapi dampak pandemi. Data tenaga kerja Indonesia menunjukkan saat ini ada 203 juta penduduk usia kerja dan 138 juta angkatan kerja. Kemudian setiap tahun setidaknya ada 2-2,5 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar kerja.
Namun, adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan turbulensi kepada ekonomi dan berdampak ke tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) agustus 2020 ada 9,7 juta pengangguran dengan angka jadi 7,07 persen. Dimana ada peningkatan yg cukup signifikan akibat pandemi, dengan mengikuti standar ILO terkait dampak pandemi terhdap hilangnya jam kerja, terdpt 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi.
"Rinciannya, tambahan pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid 0,76 juta orang, tidak kerja akibat covid 1,77 juta orang, dan yang kerja dengan pengurangan jam kerja 24,03 juta orang" paparnya.
Kalau berdasarkan data tersebut, terlihat salah satu yang paling dibutuhkan pemulihan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya prediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada tahun depan, maka diharapkan juga akan tercipta lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Di tengah besarnya kebutuhan penciptaan lapangan kerja, Indonesia hadapi tantangan iklim penciptaan lapangan kerja baru masih belum bersahabat. Data menunjukkan, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia peringkat 73.
"Bahkan, kalau dilihat lebih detail dalam indeks tersebut misalnya peringkat mendirikan usaha di Indonesia masih 40, jauh di bawah negara-negara tetangga kita," ujarnya.
Karena itu, menurut Menaker, dibutuhkan sebuah regulasi yang dapat melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi untuk merespons semua tantangan tersebut. Sehingga, Indonesia bisa segera memulihkan ekonomi lebih cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
