REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat tak akan membebani wisatawan yang hendak berkunjung pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk melakukan atau membawa bukti uji cepat (rapid test) Covid-19. Wisatawan hanya dianjurkan melakukan rapid test, tidak diwajibkan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Untung Saeful Rachman mengatakan, Pemkab Pangandaran telah menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait kesiapan menyambut wisatawan saat libur Nataru. Dari hasil rakor itu, diputuskan wisatawan yang ingin datang ke Pangandaran tak wajib menunjukkan bukti rapid test 

"Kami menganjurkan wisatawan yang datang membawa surat hasil rapid test," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (21/12).

Ia menilai, Pemkab Pangandaran sengaja tak mewajibkan para wisatawan yang datang melakukan rapid test. Sebab, kewajiban itu akan sulit dipantau. Selain juga, akan ada saja wisatawan yang tetap mencari celah dapat masuk Pangandaran tanpa menunjukkan bukti rapid test.

Kendati demikian, untuk memastikan tak muncul kasus Covid-19 dari kegiatan wisata, Pemkab Pangandaran akan melakukan pengetesan secara acak di sejumlah destinasi wisata. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran akan mengambil sampel rapid test atau uji usap (swab test) kepada wisatawan maupun pelaku usaha wisata selama libur Nataru. Hal itu dilakukan untuk mencegah timbulnya klaster penyebaran Covid-19 dari kegiatan pariwisata.

"Kalau diwajibkan pun pasti ada yang tak menggunakan. Karenanya kami pilih tes secara acak," kata Untung.

Menurut dia, pengetesan secara acak itu akan dilakukan setiap hari selama libur Nataru. Dalam sehari, setidaknya akan ada 400-500 sampel rapid test atau swab test yang diambil secara acak dari wisatawan di destinasi wisata yang ada. 

"Ini dilakukan sampai tanggal 8 Januari, selama 15 hari. Mulainya kemungkinan besok," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika