REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan para pejabat di KLHK harus menjadi sosok yang kuat dan tahan banting. Menurutnya hal itu penting agar para pejabat KLHK selalu siap menghadapi kemungkinan bencana alam.
"Kita sudah harus segera kembali melakukan analisis cuaca, dan bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya banjir, setelah lepas dari karhutla beberapa waktu lalu. Lingkungan hidup dan kehutanan sebagai lansekap dan ekosistem, harus kita ikuti di segala cuaca. Jadi kita juga harus kuat di segala cuaca," ujar Menteri Siti dalam sambutannya saat melantik Inspektur Jenderal KLHK dan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup KLHK di Jakarta, Jumat (18/12).
Selaint itu, Menteri Siti juga meminta agar jajarannya terus mengikuti perkembangan dinamika di tengah masyarakat. Ia mengingatkan para pejabat, khususnya jajaran Eselon I dan II harus bisa cepat beradaptasi dengan dinamika di masyarakat.
"Oleh karenanya, saya berharap pejabat yang dilantik pada hari ini, agar dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati," kata Menteri Siti dalam keterangan tertulis.
Secara khusus, Menteri Siti meminta kepada Inspektur Jenderal yang dilantik yaitu Laksmi Wijayanti, untuk terus melakukan pengembangan, dan terobosan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta meningkatkan pengawasan. Hal ini penting agar kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalisir.
"Sebagai Inspektur Jenderal harus mampu menjaga dan meningkatkan Indeks Integritas Kementerian LHK menjadi lebih baik. Jangan berikan ruang untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Segala bentuk penyimpangan harus dapat dideteksi dini oleh Inspektorat Jenderal. Benahi dan terus perbaiki SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK," tegasnya.
Dari sisi pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, pengelolaannya kedepan akan terkait langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, perhutanan sosial, dan nilai ekonomi karbon. Oleh karena itu, budaya kerja dengan interaksi yang terus menerus perlu dilanjutkan.
"Di sini tidak bisa kita bekerja sendirian, melainkan dengan melibatkan antar komponen di KLHK. Pola kerjanya harus satu arah vektor, agar maksimal, tidak malah saling menegasikan," ucapnya.
Dijelaskan Menteri Siti, sebagai bagian dari birokrasi, jajarannya harus memiliki fungsi administratif, mengartikulasikan kebijakan, dan yang paling penting menjaga stabilitas pemerintahan. Mengakhiri sambutannya, Menteri Siti menyampaikan arahan Presiden RI dalam berbagai kesempatan bahwa tantangan situasi lapangan harus dijawab dengan kerja, kerja, dan kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika