REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah memastikan kesiapan penyaluran vaksin Covid-19 hingga pelosok Indonesia. Pernyataan Felly menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya akan menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh warga Indonesia.
"Infrastruktur penyaluran penting untuk vaksinasi. Kenapa penting? karena ini akan sampai ke Puskesmas seluruh Indonesia, jadi perlu infrastruktur yang benar," kata Felly pada Republika.co.id, Rabu (16/12).
Felly juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota menguatkan koordinasi. Dengan demikian kesalahan penyaluran dan penyuntikan vaksin Covid-19 dapat dihindari.
"Pemerintah harus terintegrasi dengan pemda-pemda untuk siapkan vaksinasi. Kemarin-kemarin sudah simulasi biar tahu harus seperti apa, ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk dapat vaksin," ujar Felly.
Felly mengingatkan agar proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan secara cermat. Ia tak ingin menerima laporan vaksin yang sudah dibeli dengan harga mahal malah terbuang karena rusak di perjalanan.
"Infrastruktur termasuk rantai distribusinya mulai dari tiba di Jakarta lalu dikirim ke provinsi-provinsi baik lewat udara, darat, laut harus dijaga dengan benar," kata politikus Partai NasDem itu.
Secara khusus, Felly menyoroti tempat penyimpanan vaksin Covid-19 harus dipersiapkan dengan baik. Sebab suatu vaksin punya standar penyimpanan agar tetap bisa digunakan secara efektif.
"Perlu perlakuan khusus vaksinnya, jangan sembarangan. Ada yang di suhu tertentu harus diperhatikan. Kalau enggak benar (penyimpanannya) maka vaksin gagal berfungsi sesuai seharusnya," ucap Felly.
Presiden Jokowi baru saja menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat. Presiden memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Kebijakan ini berbeda dengan ketetapan pemerintah sebelumnya, yakni membagi program vaksinasi ke dalam dua skema. Pemerintah memang menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022. Skema vaksinasi dibagi dua, yakni 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri.
Total anggaran vaksinasi yang disiapkan pemerintah untuk 2021, berdasarkan rencana awal mencapai Rp 60,5 triliun. Perinciannya, Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19, Rp 3,7 triliun untuk penerapan imunisasi, dan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan sarana prasarana laboratorium dan litbang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika