REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Hal ini disampaikan Jokowi saat memperingati Hari Anti Korupsi Se-dunia Tahun 2020 di Istana Negara secara virtual melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).
“Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam,” ujar dia.
Jokowi pun menegaskan, profesionalitas aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun demikian, dia menilai, orientasi dan mindset pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.
Presiden menyebut, kinerja penegakan hukum pun tak diukur dari seberapa banyak kasus yang telah ditemukan. Namun, ada pada upaya pencegahan secara berkelanjutan.
“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” kata Jokowi.
Dia mengatakan, upaya pemberantasan korupsi ini membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Selain itu, juga dibutuhkan kebersamaan untuk melakukan pencegahan serta inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi
“Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” tambahnya.
LPresiden mengatakan, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan awal yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Karena itu, dia menekankan, agar pendidikan antikorupsi perlu terus diperluas untuk menciptakan generasi antikorupsi serta membangun sistem yang menutup peluang terjadinya korupsi.
Jokowi pun meminta agar semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan pada masyarakat guna meminimalisasi ruang korupsi. Menurut dia, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan pelayanan publik juga merupakan upaya penting untuk mencegah terjadinya korupsi.
Jokowi mengatakan, pemerintah telah berusaha keras melakukan reformasi struktural besar-besaran, menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan memangkas prosedur yang rumit, dan didukung penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan lainnya.
Namun, menurutnya, penggunaan sistem tersebut masih membutuhkan dukungan dan pengawasan yang efektif baik dari pengawas internal di institusi pemerintahan maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, serta melibatkan partisipasi publik.
“Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
