REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fergi Nadira, Antara
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten dalam kaitannya dengan Israel. MUI minta pemerintah tidak melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
"Semua upaya kerja sama termasuk kerja sama bidang ekonomi dengan Israel harus ditolak," kata Sudarnoto, Selasa (15/12).
Ia mengatakan Israel adalah negara yang menjajah Tanah Air dan rakyat Palestina dalam waktu yang lama. Indonesia harus tetap konsisten dan konsekuen dengan identitasnya sebagai bangsa yang menentang penjajahan.
"Kita meyakini sepenuhnya bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya.
MUI, kata dia, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia dalam menanggapi isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. "Kemenlu, khususnya kepada Ibu Menlu yang telah bersikap tegas, jelas dan konsisten dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal antipenjajahan," katanya.
Sudarnoto mengatakan jika penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina dibiarkan, persaudaraan dan perdamaian dunia tidak akan tercapai. Masyarakat dunia harus tahu bahwa keyakinan serta pandangan tegas bangsa Indonesia tentang penolakan terhadap imperialisme manapun sudah menjadi salah satu prinsip pokok dari politik luar negeri Republik Indonesia sejak merdeka.
"MUI meminta kepada pemerintah khususnya kepada Kemenlu dan Menlunya untuk terus berjuang di pentas dunia bagi kemerdekaan rakyat Palestina. MUI akan senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya melawan imperialisme Israel," katanya.
Isu pembukaan hubungan resmi antara Indonesia dan Israel bermula dari sumber diplomatik yang dikutip media Israel melaporkan kemungkinan terbukanya hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Indonesia memastikan posisinya berpegang pada konstitusi.
"Kemlu (Kementerian Luar Negeri RI) tidak pernah berhubungan dengan Israel," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah kepada Republika, Senin (14/12).
Sumber diplomatik Israel menyebutkan terdapat dua negara, yakni Oman dan Indonesia yang digadang lagi bakal menormalkan hubungannya dengan negara Israel. Hal itu bakal dilakukan sebelum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meninggalkan jabatannya Januari tahun depan.
"Dalam menjalankan Politik Luar Negeri RI terkait isu Palestina, Kemlu menjalankannya secara konsisten sesuai amanah konstitusi," ujar Faizasyah.
Namun demikian, pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menilai pembicaraan antara pejabat Israel dan Indonesia sudah terjadi, meski dia tidak menyebutkan siapa yang melakukan pembicaraan itu. Menurutnya, Israel kali ini serius untuk mengupayakan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.
"Mungkin sudah ada deal antara pejabat Indonesia dengan Israel. Pasti ada lah, tidak mungkin Israel membocorkan, bahwa 'kita sedang dalam pembicaraan' kalau benar tidak terjadi. Pasti sudah ada pembicaraan," ujar Faisal ketika dihubungi Republika.
Indonesia dan Arab Saudi dinilai menjadi target utama dari gelombang normalisasi Israel. Sebab, Saudi dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki posisi berharga, pertama Saudi merupakan negara dengan penduduk Muslim, begotu pun Indonesia yang menjadi negara Muslim terbesar di dunia.
"Kalau dua negara itu bisa digaet Israel, itu sudah menjadi sebuah kemenangan dalam konflik dengan Palestina," ujarnya.
Oleh karenanya, sambungnya, Israel akan selalu serius untuk menjajaki atau pun membujuk kedua negara untuk bersedia menormalkan hubungan dengan Israel. Meski begitu, isu ini sangat sensitif bagi Indonesia maupun Saudi.
"Berita ini baru muncul belakangan, ini pasti ada pembicaraan soal normalisasi itu, hanya saja di pihak Saudi maupun Indonesia tentu akan menutupi karena sensitif di negara masing-masing," ujarnya.
Menurutnya, Israel membocorkan isu ini sebab pihaknya ingin menunjukkan, bahwa benar ada penjajakan untuk mendekati negara-negara Muslim termasuk Indonesia dan Saudi. "Jadi siapa pun negara Arab dan Muslim yang sedang dalam masa penjajakan untuk normalisasi dengan Israel, tentu mereka akan menutup ini rapat-rapat, dan sebaliknya Israel tentu akan membuka ini," ujarnya.
Faisal memprediksi, normalisasi RI dengan Israel hanya akan tercapai pada level tertentu yang tidak melanggar konstitusi. Seperti diketahui, normalisasi hubungan antara satu negara dengan negara lain ada tingkatannya. Sementara tingkatan tertinggi adalah pembukaan data diplomatik dan kerja sama ekonomi.
Soal ekonomi, sudah ada dasar hukumnya sejak zaman Presiden Abdurrahaman Wahid. Indonesia membolehkan hubungan dagang antara pihak swasta kedua negara. Skema kerja sama swasta dengan swasta inilah yang bakal dipakai nantinya.
"Ini mungkin ingin dilakukan, dan bagaimana agar Pemerintah Indonesia memfasilitasi hubungan dengan swasta itu atau menjadi berjalan lebih smooth. Seperti halnya RI dengan Taiwan," ujarnya.
Faisal menilai, Israel memang semakin gencar melakukan pendekatan kepada Indonesia. Selain melalui jalur resmi, Israel juga kerap mengundang tokoh masyarakat, agama, cendekiawan, dan wartawan untuk datang mengunjungi negara tersebut. Israel juga memiliki laman Facebook berbahasa Indonesia.
"Pertemuan antara diplomat RI dan Israel, juga pernah terjadi biasanya berlangsung rata-rata di sela pertemuan PBB, semisal pertemuan mantan menteri luar negeri Hasan Wirajudha atau pertemuan Benjamin Netanyahu dengan Jusuf Kalla," ujarnya.
Hal lain yang dicurigai Faisal yakni dengan adanya pembukaan calling visa bagi Israel dan tujuh negara lainnya, yakni Afghanistan, Guinea, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Niger, Nigeria, dan Somalia. Negara calling visa adalah negara dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta keimigrasian.
"Bukan sebuah kebetulan adanya calling visa, ini adalah bentuk penjajakan Israel ke kita," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya hubungan Israel dan Indonesia hanyalah bakal sebatas agar mekanisme swasta ke swastanya bisa menjadi lebih mudah dengan sentuhan pemerintah masing-masing negara. "Tidak mungkin sampai pembukaan hubungan diplomatik karena untuk rezim sekarang atau kapan pun itu melanggar amanah konstitusi," ujarnya.
Seperti diketahui, Israel tengah mengupayakan pembicaraan dengan banyak negara untuk bisa membuka hubungan diplomatik. Negara terbaru yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah Maroko dan Bhutan.
Pemerintahan Trump melanjutkan upayanya untuk membawa lebih banyak negara Arab dan Muslim ke dalam Perjanjian Abraham. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko hingga Bhutan telah menyetujui normalisasi dengan Israel.
Upaya Amerika itu juga disinyalir dilakukan hingga ke Indonesia. Tepatnya saat Menlu AS Mike Pompeo bertandang ke Indonesia akhir Oktober tahun ini.
Dosen senior program studi Kajian Wilayah Amerika Sekolah Kajian Strategic dan Global (KWA- SKSG) Universitas Indonesia, Muhammad Fuad, saat itu menilai kedatangan Mike Pompeo, memiliki dua agenda kepentingan di Indonesia. Salah satunya, yakni mengisyaratkan kemungkinan hubungan diplomasi Indonesia-Israel.
"Saya kira ada dua hal yang bisa kita kaitkan dengan kunjungan Pompeo, salah satunya mengenai Timur Tengah," ujar Fuad saat dimintai tanggapan oleh Republika, Kamis (29/10).
Menurutnya, Pompeo ke Indonesia untuk kemungkinan membuka adanya diplomasi Indonesia dan Israel. "Pompeo mungkin menjajaki kemungkinan hubungan diplomasi Indonesia-Israel. Kedatangan Pompeo ke acara Pemuda Ansor mengisyaratkan hal itu," ujar Fuad.
Dia juga melihat dari kunjungan Kyai Yahya Staquf, sekjen PBNU, pada tahun 2018 ke Washington dan Jerusalem. Almarhum Gus Dur juga berpendapat Indonesia mustinya membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan pemerintah Indonesia sepenuhnya berdiri bersama rakyat Palestina untuk mendukung kemerdekaan negara tersebut dari Israel. Dia menjelaskan, terkait isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, komitmen pemerintah Indonesia tentu adalah terkait penegakan hukum atas kedaulatan Palestina.
“Sementara ini saya belum mendengar rencana tersebut dari pemerintah, sehingga justru saya mempertanyakan dasar klaim tersebut. Saya yakin bahwa pemerintah Indonesia sepenuhnya berdiri bersama rakyat Palestina," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya.
Menurut dia, belum ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik antarkedua negara. "Saya belum dengar tentang wacana tersebut, yang pasti pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung kedaulatan dan hak-hak Palestina," ujarnya.
Azis mengatakan Indonesia tidak memiliki masalah dengan negara manapun termasuk dengan Israel namun yang diperjuangkan Indonesia justru hak masyarakat Palestina. Indonesia berharap Palestina bisa hidup sebagai negara berdaulat sepenuhnya.
Selain itu, dia menjelaskan, terkait potensi membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, hal tersebut tergantung rencana strategis pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. "Hingga saat ini belum ada rencana strategis apapun terkait wacana normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel," katanya.
Dia berharap Israel dapat segera menyelesaikan persoalan dengan Palestina dengan mengakui hak teritorial Palestina sebagai negara berdaulat. Politikus Partai Golkar itu menilai normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel bisa terbangun jika ada rasa percaya, saling menghormati, dan memiliki visi yang sama.
"Jika persoalan Palestina bisa tuntas, maka tentu normalisasi akan sangat mudah. Jika belum, normalisasi akan tidakada maknanya, semoga persoalan Palestina bisa segera tuntas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika