Jumat 11 Dec 2020 01:10 WIB

Komnas Perempuan: Pandemi Perjelas Kesenjangan Gender

Pandemi Covid-19 berdampak serius bagi perempuan dan kelompok rentan

Red: Nur Aini
ilustrasi:phk - Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). Kementerian Ketenagakerjaan meminta para pengusaha merekrut kembali pekerja atau buruh yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru.
Foto: ANTARA//M Ibnu Chazar
ilustrasi:phk - Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). Kementerian Ketenagakerjaan meminta para pengusaha merekrut kembali pekerja atau buruh yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani mengatakan pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir setahun memperjelas kesenjangan yang telah ada dengan dampak serius bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

"Pandemi Covid-19 menghadirkan persoalan baru yang tidak terduga sekaligus memperjelas kondisi kesenjangan dengan dampak serius dan tidak proporsional bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya," kata Andy dalam peluncuran dan diseminasi hasil kajian Komnas Perempuan yang diadakan secara virtual dan diikuti dari Jakarta, Kamis (10/12).

Baca Juga

Andy mengatakan Komnas Perempuan menemukan kondisi kesenjangan tersebut dalam berbagai kajian dan pantauan yang dilakukan sepanjang Maret 2020 hingga Desember 2020. Dalam kajian dan pantauan tersebut, Komnas Perempuan menemukan pengalaman perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan jaminan sosial, serta beragam resiliensi atau ketahanan berbasis gender perempuan dalam menghadapi pandemi.

"Wujud resiliensi perempuan di berbagai ranah dan daerah bersifat mikro dan kerap ad hoc karena keterbatasan yang dimiliki," tuturnya.

Andy berharap pengalaman perempuan yang ditemukan Komnas Perempuan dalam kajian dan pemantauan tersebut bisa dirumuskan untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban kekerasan dan diskriminasi seperti mendapatkan perlindungan, hak atas kebenaran, mendapatkan keadilan, jaminan tidak terjadi keberulangan, dan meminimalkan dampak yang berkepanjangan.

"Upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender pada saat bersamaan juga perlu dilakukan dengan menguatkan inisiatif dan kepemimpinan perempuan," katanya.

Oleh karena itu, Andy berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya mempertimbangkan, mengadopsi dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi dari Komnas Perempuan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement