REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN--BEM KM UNY menggelar dialog terbuka mengundang paslon pilkada DIY. Walau mengundang semua paslon pilkada di Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, mayoritas paslon kompak tidak menghadiri dialog secara daring tersebut.
Menteri Kajian Eksternal BEM KM Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Aditia Pramudia Sunandar, mengungkapkan kekecewaan terhadap paslon-paslon yang ada. Terlebih, mereka sudah menyampaikan undangan dialog terbuka melalui hampir semua jalur yang tersedia.
"Kami sudah menyampaikan undangan melalui Liaison Officer (LO), media sosial dan media massa, sangat disayangkan dialog terbuka tidak dihadiri paslon-paslon, hanya satu dari empat paslon di Gunungkidul yang menghadiri," kata Aditia, Sabtu (5/12)
Mulai dari Danang Wicaksana-Agus Choliq, Sri Muslimatun-Amin Purnama dan Kustini Purnomo-Danang Maharsa di Sleman, sampai Abdul Halim-Joko Purnomo dan Suharsono-Totok Sudarto di Bantul. Semuanya kompak tidak menghadiri dialog terbuka tersebut.
Sedangkan, di Gunungkidul hanya Bambang Wisnu-Benyamin Sudarmadi yang menghadiri. Sisanya mulai Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi, Immawan Wahyudi-Martanty Soenar sampai Sunaryanta-Heri Susanto sama-sama tidak menghadiri dialog terbuka daring tersebut.
Aditia mengungkapkan, kondisi hampir serupa terjadi di Jawa Tengah. Dialog terbuka daring yang digelar seperti oleh BEM UNS maupun BEM Undip tidak dihadiri paslon-paslon. Ia berpendapat, ketidakhadiran paslon-paslon itu merupakan kekecewaan besar. "Banyak yang tidak menghadiri, ini mengecewakan, padahal mahasiswa menjadi mitra kritis pemerintah," ujar Aditia.
Sebelum menggelar dialog terbuka, BEM KM UNY telah pula melakukan audiensi ke KPU DIY. Pasalnya, sebenarnya mereka memiliki pilihan menunda pilkada tidak cuma pada Desember 2020, tapi bisa pada Maret 2021 dan Desember 2021.
Terlebih, penyebaran Covid-19 di Indonesia masih tidak tunjukkan penurunan, bahkan sudah mendekati 9.000 kasus. Kondisi memburuk terjadi pula di DIY, yang mana ruang isolasi beberapa rumah sakit rujukan sudah tidak mampu menampung pasien Covid-19.
Sayangnya, usulan mereka agar pilkada ditunda atau tidak digelar pada masa pandemi ke KPU DIY tidak dilaksanakan. Walau bisa memberi rekomendasi ke KPU RI, KPU DIY malah berdalih jika keputusan pelaksanaan pilkada di DIY berasal dari pusat.
Jawaban serupa ditemui ketika melakukan audiensi ke Bawaslu DIY. Mengusulkan agar Bawaslu DIY merekomendasikan KPU DIY untuk menunda pilkada, Bawaslu mengaku hanya dapat melaksanakan pengawasan agar pilkada tidak dikotori praktik politik uang.
"Setelah ini, kami akan audiensi ke DPRD DIY. Kami sangat berharap pilkada ditunda karena adanya peningkatan kasus. Bahkan, persentasenya jauh lebih tinggi dari tiga bulan pertama masa pandemi di Indonesia," kata Aditia.
Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iqbal Khatami menuturkan, pelaksanaan pilkada di tengah-tengah pandemi Covid-19 memang sangat beresiko. Belum lagi, ada begitu banyak pasien-pasien Covid-19 yang perlu dipikirkan hak pilihnya.
Ia menilai, kalaupun petugas akan jemput bola mendatangi mereka yang isolasi di rumah sakit, resiko penularannya sangat tinggi. Sebab, masih ada kesehatan, keamanan dan keselamatan petugas yang harus dipikirkan karena lakukan kontak ke pasien Covid-19."Walaupun memakai alat pelindung diri (apd) lengkap, tenaga medis saja banyak yang terpapar Covid-19," ujar Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika