REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya telah menyerahkan surat panggilan pemeriksaan kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Ahad (29/11). Rencananya Rizieq akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kerumunan massa dalam acara yang ia gelar di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan mengagendakan pemeriksaan terhadap Rizieq pada Selasa (1/12). “Penyidik mengantar surat pemanggilan RS (Rizieq Shihab) untuk hadir (pemeriksaan) Selasa,” kata Yusri dalam keterangannya, Ahad (29/11).
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan penyidik menemukan unsur tindak pidana dalam kasus kerumunan massa pada akad nikah putri Habib Rizieq Shihab (HRS). Status kasus kerumunan massa tersebut pun naik dari penyelidikan ke penyidikan.
"Penyidik yang menangani akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Sehingga hari ini naik sidik (penyidikan)," ujar Fadil saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (27/11).
Kerumunan massa Petamburan dinilai melanggar UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam kasus kerumunan massa di Petamburan tersebut, kepolisian memanggil tiga elemen.
Mereka adalah pemerintah daerah, panitia penyelenggara, dan juga elemen saksi tamu yang hadir pada acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaydrus. Pengusutan kasus bermula dari kerumunan massa yang mendatangi kawasan kediaman Rizieq Shihab di Petamburan pada Sabtu (14/11).
Kerumunan massa itu terjadi pada saat akad nikah putri keempat Rizieq dengan Irfan Alaydrus yang dibarengi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kerumunan massa tersebut diduga melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Kerumunan massa di Petamburan telah berbuntut pemanggilan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Selain itu, penyidik juga memanggil rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW), satpam atau linmas, lurah dan camat setempat serta wali kota Jakarta Pusat. KUA juga dimintai klarifikasi termasuk Satgas Covid-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI dan beberapa tamu yang hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
