Ketua Baleg Minta DPR Realistis Susun Prolegnas Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas meminta panitia kerja (Panja) realistis dalam menyusun daftar RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Ia meminta agar RUU yang dijadikan prioritas adalah regulasi yang memang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya setuju kita realistis untuk melihat mana undang-undang yang betul-betul urgen bagi kepentingan masyarakat kita,” ujar Supratman dalam rapat Panja penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (24/11).

Baca Juga

Untuk itu, komisi di DPR hanya diperbolehkan mengusulkan satu RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Karena ia melihat kerja para anggota dewan lebih fokus dalam fungsi pengawasan, ketimbang legislasi.

“Kadang kala tugas di bidang legislasi itu lebih di nomor duakan. Tetapi jika komisi bisa memaksimalkan fungsi legislasi ini, berapapun tak jadi masalah,” ujar Supratman.

Namun, ia juga meminta DPR tak melulu mengikuti keputusan pemerintah perihal pengusulan RUU. Sebab, DPR perlu menjalankan salah satu tugas utamanya sebagai lembaga pembuat undang-undang.

“Jangan kita selalu tanya ke pemerintah dulu. Nanti mendelegitimasi kewenangan kita sebagai lembaga pembentuk undang-undang, tetapi melakukan komunikasi di awal itu tidak apa-apa,” ujar Supratman.

Berikut 38 RUU usulan yang berpotensi dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021:

RUU usulan DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR

2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI

3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI

4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI

5. RUU tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI

6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI

7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI

8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI

10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI

11. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law), usulan Komisi XI/pemerintah

13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI

14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI

15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI

18 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

19. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg

20. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI

21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI

23. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI

24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI

25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI

26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI

RUU usulan pemerintah:

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

2. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua