REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri, Antara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya siap untuk menjadi deretan orang pertama yang menerima vaksin Covid-19. Jokowi menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi imunisasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Rabu (18/11).
"Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau di belakang? kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap," kata Jokowi.
Tetapi, Presiden Jokowi menegaskan penerima vaksin diutamakan para tenaga kesehatan. Setelah tenaga kesehatan, nantinya akan ada aparat sipil negara.
"Siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, para dokter para perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada. itu yang diberikan prioritas," tambah Presiden.
Hingga saat ini, Jokowi mengungkapkan, pemerintah belum memutuskan merek vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Jokowi hanya memastikan, Indonesia hanya akan membeli vaksin yang terdaftar di WHO.
"Kita akan membeli vaksin itu dari perusahaan merk yang ada di dalam daftarnya WHO. Saya tidak berbicara mereknya apa, asal sudah ada di dalam list-nya WHO itu yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua juga kemanfaatan dari vaksin itu juga harus maksimal," kata Presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan pada akhir tahun ini atau di awal 2021 nanti. Ia berharap, vaksin Covid-19 dapat tiba di Indonesia pada akhir November hingga Desember, baik dalam bentuk vaksin jadi ataupun bahan baku yang kemudian akan diolah oleh Biofarma.
“Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan memulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun 2020, atau di awal tahun 2021,” ujar Jokowi.
Pemerintah Indonesia diketahui sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma.
Uji klinis tahap ketiga vaksin Covid-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020. Sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.
Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma. Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021.
In Picture: Jokowi Tinjau Simulasi Vaksin Covid-19 di Tanah Sareal Bogor
Saran pakar
Sebelumnya, Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Nasrullah mengharapkan pemerintah dapat benar-benar meyakinkan publik terkait vaksin Covid-19 yang aman bagi manusia. Nasrullah bahkan mengusulkan vaksin disuntikkan lebih dulu ke pejabat atau kepala daerah.
"Tanpa persiapan antisipasi, maka partisipasi publik bisa saja rendah, bahkan akan adanya penolakan publik. Maka yang harus dilakukan adalah persiapan matang pemerintah, seperti dibentuk tim sosialisasi dan antihoaks," katanya di Banjarmasin, Senin (26/10).
Menurut Nasrullah, vaksinasi kelihatannya gampang, yakni menyuntikkan vaksin ke tubuh manusia sehingga bisa menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus, khususnya Covid-19. Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan polemik dan ketakutan baru dari publik yang mendahului dari program vaksinasi itu.
Untuk itulah, pakar antropologi masyarakat lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menekankan, publik perlu diyakinkan terlebih dahulu bahwa vaksinasi aman, karena telah melalui beberapa tahap uji coba hingga dinyatakan benar-benar aman bagi tubuh manusia.
"Kalau pun ada respons dari tubuh manusia, misalnya gejala panas, alergi, juga perlu diketahui publik agar tidak panik," katanya.
Untuk menghindari isu hoaks, kata dia, alangkah baiknya vaksin disuntikkan terlebih dahulu kepada pejabat pemerintah atau kepala daerah secara terbuka. "Ini sebenarnya hal biasa saja, seperti pejabat yang mendonorkan darahnya, tetapi menjadi luar biasa karena hal baru, yakni disuntikkan vaksin Covid-19 ke tubuh pejabat kepala daerah hingga presiden sebelum ke rakyat," kata dia.
Namun, jika merujuk penjabaran Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, pejabat, kepala daerah apalagi presiden tidak masuk dalam daftar prioritas penerima vaksin. Sasaran penerima vaksin Covid-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:
- Garda terdepan seperti medis dan paramedis "contact tracing", pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis.
- Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis.
- Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
- Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis.
- Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis.
- Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.
Jaminan keamanan
Pemerintah sebelumnya telah memastikan vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada warga terbukti lolos uji klinis dan aman. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan keamanan vaksin Covid-19.
"Saya ingin mengimbau agar masyarakat tidak resah dan khawatir, karena pemerintah pasti akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO (organisasi kesehatan dunia)," kata Wiku dalam siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterima di Jakarta, Jumat (6/11).
Wiku menyampaikan bahwa, WHO optimistis para peneliti mampu mengembangkan vaksin yang aman dan efektif untuk mengatasi penularan virus coronadan saat ini. Dan sudah ada sejumlah kandidat vaksin telah masuk uji klinis fase tiga.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Cissy Kartasasmita membantah isu vaksin Covid-19 tidak aman. Dia mengatakan, ratusan ribu relawan telah disuntik vaksin tersebut dan tidak mengalami efek samping berat.
"Kita berlomba dengan mitos, info yang kurang tepat mengenai katanya efek samping. Mengenai yang secara teori mungkin bisa terjadi, tapi telah terbukti sudah 100 ribu lebih relawan di dunia dan aman," kata Cissy dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9, dipantau di Jakarta, Senin (16/11).
Cissy mengatakan ada beberapa orang yang mengalami efek samping tapi ringan. Selain itu, informasi mengenai relawan yang meninggal atau sakit berat tidak terbukti dalam uji klinis tersebut.
"Waktu dilakukan penelitian banyak yang ternyata adalah yang dapat plasebo dan juga kejadiannya tidak berhubungan dengan vaksinasi," katanya.
Indonesia juga ikut menjadi salah satu negara yang terlibat dalam uji klinis vaksin Covid-19. Sebanyak 1.620 orang di Bandung, Jawa Barat menjadi relawan vaksin Sinovac.
Dokter yang menjadi Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu mengatakan pemerintah dan media harus terus menyosialisasikan informasi yang benar kepada masyarakat agar mereka merasa tenang dan menangkis hoaks yang beredar.
"Mudah-mudahan masyarakat bisa menerimanya dengan baik sehingga kita bisa mencapai 70 persen herd immunity (kekebalan massal) sehingga yang tidak bisa divaksin pun bisa terlindungi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika