REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Proyek pembangunan Kayutangan Heritage di Kota Malang mendapatkan kritik dari DPRD Kota Malang. Salah satu kritik disampaikan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi.
Menurut Arif, proyek pembangunan Kayutangan telah menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Hal itu sebagai ekses penutupan sejumlah akses di sekitar lokasi pembangunan di sepanjang Jalan Jenderal Basuki Rahmat.
"Saya turun lapangan, karena ada masyarakat sekitar yang datang ke rumah menyampaikan berbagai keluhannya terkait dengan rencana pembangunan tersebut," kata Arif di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (17/11).
Berdasarkan peninjauannya di lokasi, Arif mendapatkan banyak keluhan dari warga sekitar. Warga di lokasi pembangunan tidak mengetahui konsep yang akan diterapkan di Kayutangan Heritage. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kepada masyarakat.
Selain itu, kata dia, proyek pembangunan Kayutangan Heritage juga menimbulkan dampak terhadap para pengguna jalan dan pedagang di sekitar lokasi. Pasalnya, banyak pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari keramaian di jalan. Salah satunya dialami para juru parkir yang harus mengalami kerugian atas proyek tersebut.
"Jawabannya (juru parkir), 'saya baru dapat Rp 2.000 padahal sudah jam 10 siang'. Di sana juga banyak PKL yang diwadahi Pujasera, ternyata, itu semua PKL. Dari 13 PKL (pedagang kaki lima), tinggal satu unit PKL karena semua ditutup. Ditutup daripada merugi," ungkap Arif.
Arif mengaku kesal dengan pimpinan proyek pembangunan Kayutangan Heritage. Sistem pengerjaan sudah seharusnya menjadi perhatian serius agar pembangunan dapat berjalan maksimal. "Kalau ini tidak dikerjakan maksimal, maka kerugian yang diderita masyarakat ini cukup besar. Untuk itu, kami mohon dilakukan pengerjaan selama 24 jam," ucapnya.
Wali Kota Malang Sutiaji menanggapi sejumlah kritikan yang didapatkan dari anggota DPRD Kota Malang. Menurut dia, setiap hal yang baru pasti menuai reaksi. Tak terkecuali pembangunan Kayutangan Heritage yang dinilai banyak memberikan dampak untuk masyarakat.
Sutiaji mengeklaim, Pemkot Malang sudah melakukan pertemuan dan sosialisasi program dengan Komisi C DPRD Kota Malang dan jajaran ketua RW. Bahkan, Pemkot Malang telah membahas rencana manajemen pengelolaan Kayutangan dengan perwakilan masyarakat.
"Harapannya, masyarakat sana menjadi tuannya. Saya tidak ingin seperti Braga, Malioboro, kita ini Arema, diajak bersama-sama. Masyarakat akan menikmati, tapi masyarakat lain juga akan bisa merasakan kenikmatan itu," ucap Sutiaji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
