REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah jika kriminalisasi ulama dihentikan. Menurut dia, tidak boleh penguasa itu asal main tangkap dan kriminalisasi. Justru, kata dia, kalau ada perbedaan pendapat mestinya pemerintah senang.
"Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion. Paa pengkritik ini umumnya mereka punya solusi yang ditawarkan, pelajari, kalau solusi baik terima, kalau tidak baik sampaikan tidak baiknya, selesai. Tak perlu ada kegaduhan nasional," katanya di Jakarta lewat akun channel Front TV berjudul 'Habib Rizieq Shihab: Kamis Siap Rekonsiliasi?' yang dikutip Republika, Sabtu (14/11).
Rizieq mengaku sudah menawarkan dialog kepada pemerintah saat acara di Masjid Istiqlal pada Januari 2017, seusai aksi 212 atau 2 Desember 2016, sebelum dihelatnya Pilkada DKI 2017. Pihaknya mengaku sudah menawarkan dialog antara habaib dan ulama dengan pemerintah, namun jawaban yang didapat bukan pintu dialog dibuka dan rekonsiliasi dilakukan, namun malah terjadi kriminalisasi ulama.
"Kita siap kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulama, setop dulu kriminalisasi aktivis, tunjukkan dulu niat baik. Kalau mau dialog dan rekonsiliasi, ahlan wa sahlan," kata Rizieq. Dia menambahkan, pemerintah harus membebaskan Abu Bakar Baa'syir, Habib Bahar bin Smith, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, hingga Bang Jumhur Hidayat.
Kemudian, Rizieq pun mengingatkan polisi agar jangan membuka kasus yang tidak ada. Rizieq menyinggung kasus yang menjeratnya usai ada seseorang yang melaporkannya, namun ia tidak pernah diperiksa. Dia pun membandingkan kasus pendukung pemerintah yang malah tidak pernah disentuh penegak hukum sama sekali.
"Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan, kenapa Ade Armando dibiarkan, Abu Janda dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses!" ucap Rizieq yang disambut riuh para jamaah.
Menurut dia, ketidakadilan hukum tidak bisa dibiarkan. Rizieq menegaskan, penegakan hukum tidak bisa membiarkan keadilan berat sebelah. Maksudnya jika ada pelanggaran dilakukan pendukung pemerintah, maka tidak diproses. Namun hal sebaliknya menimpa kubu oposisi.
"Kelompok yang tak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah dibiarkan mereka, meski melakukan kesalahan. Tidak boleh ini dibiarkan," kata Rizieq yang baru tiba di Indonesia dari Arab Saudi pada Selasa (10/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika