REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang Selatan mencatat, sebanyak 3.050 orang di Tangerang Selatan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19. Kadisnaker Tangsel, Sukanta mengatakan, setidaknya separuh dari angka itu didorong oleh Pemkot Tangsel untuk mendapatkan bantuan melalui program Kartu Pra Kerja yang diinisiasi Pemerintah Pusat.
“Jumlah usulan kita lumayan banyak, sekitar 1.895 orang,” ujar Sukanta saat dihubungi Republika, Sabtu (7/11).
Sebagian lainnya, kata dia, telah beralih profesi untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup, di antaranya menjadi tukang ojek online dan pedagang kaki lima. Ketika disinggung terkait evaluasi dari program yang telah digalakkan sejak awal pandemi itu atau Maret 2020, Sukanta mengungkapkan belum bisa melakukan evaluasi.
Pasalnya, dia belum tahu persis jumlah warganya yang berhasil mendapatkan bantuan dari program senilai Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan tersebut. Dia menyebut, program itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Pihaknya sudah mempertanyakan data tersebut ke pihak-pihak terkait.
“Sampai saat ini data penduduk Tangsel yang mendapatkan itu kami belum tahu. Provinsi juga enggak tahu. Kemenaker enggak tahu, mereka bilang adanya di Menko (Perekonomian). Jadi, belum bisa dievaluasi,” terangnya.
Berdasarkan data Disnaker Tangsel, hingga saat ini tercatat sebanyak 3.050 orang kehilangan pekerjaan akibat PHK dari 45 perusahaan di Tangsel yang tutup imbas pandemi Covid-19. Angka itu menambah jumlah pengangguran di Kota Tangsel menjadi lebih dari 82 ribu orang.
Sebanyak 79 ribu orang di antaranya dari jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran di Tangsel bisa terus bertambah seiring dengan angka pemutusan hubungan kerja yang berlangsung dinamis di berbagai perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 serta bertambahnya angkatan kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika