REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial, Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11). 

Mereka ingin memastikan bahwa warga terdampak ekonomi akibat covid 19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada."Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian kabinet Indonesia maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," ujarnya.

Gus Menteri, sapaanya, mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah. Ia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai. 

"Hampir setiap hari saya ditelfon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, dimana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY.

Terkait BLT Dana Desa, Gus Menteri mengungkapkan, bahwa beberapa desa di Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan BLT. 

Meski demikian, lanjutnya, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa."Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Di samping itu, Gus Menteri juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial. Sebab menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan."Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika