REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen di triwulan III 2020. Berdasarkan data BPS Jawa Barat (Jabar), ekonomi Jabar pada triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 4,08 persen (y-on-y), menurun dibanding capaian triwulan III-2019 besarnya 5,15 persen.
"Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha jasa perusahaan sebesar minus 18,93 persen. Adapun dari sisi pengeluaran komponen perubahan inventori mengalami pertumbuhan terendah yaitu minus 126,45 persen," ujar Kepala BPS Jabar Dyah Anugrah dalam konferensi pers, Kamis (5/11).
Perekonomian Jawa Barat, kata dia, berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp 522,49 triliun.
Ekonomi Jabar triwulan III-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 46,71 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,90 persen.
"Sekarang sudah mulai banyak orang yang melakukan aktivitas di mana sebelumnya pada triwulan II mayoritas berdiam di rumah, pada kuartal III ini mulai banyak yang melakukan aktivitas seperti kemarin saat libur panjang," kata dia Dyah.
Sementara itu, menurut Ekonom INDEF Bhima Yudhistira, bila resesi ekonomi melanda Indonesia, bakal terjadi gelombang PHK besar-besaran. Hal itu bakal berimbas pada peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan masyarakat.
"Artinya daya beli tertekan. Padahal kebutuhan di tengah situasi krisis kan terus ada. Bayar listrik, air, biaya anak sekolah, sewa rumah dan cicilan motor jalan terus," kata dia.
Dampak lain, kata dia, adalah pelemahan nilai tukar bisa sebabkan harga barang naik tinggi khususnya yang impor. Bhima pun menyarankan masyarakat mengencangkan ikat pinggang sementara waktu di tengah pandemik COVID-19 ini.
Selain itu, kata dia, masyarakat juga perlu mempersiapkan dana darurat untuk kebutuhan penting. "Tidak memboroskan belanja untuk gaya hidup. Jadi kebutuhan esensial aja yang prioritas yaitu pangan dan kesehatan," katanya.
Dari sisi pemerintah, Bhima menyarankan agar stimulus ekonomi ditingkatkan dan dibarengi oleh penyaluran yang cepat. Kemudian bentuk stimulus yang extraordinary. "Ini kan masa WFH, jadi ada perubahan perilaku masyarakat," katanya.
Bhima menilai, kalau UMKM diberi subsidi internet gratis akan menolong sekali. "Bisa lebih banyak masyarakat yang beli produk UMKM di e-commerce," katanya.
Menurutnya, dampak dari pendapatan berkurang atau pekerjaan yang hilang ialah bertambahnya angka kemiskinan. Serta, butuh waktu untuk menyerap kembali masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Bahkan, tingkat pengangguran yang tinggi berpotensi menciptakan kriminalitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika