REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memetakan sejumlah wilayah kecamatan rawan banjir dan tanah longsor dampak curah hujan tinggi karena pengaruh fenomena La Nina pada musim hujan 2020/2021.
"Kalau potensi banjir itu mulai dari pintu masuk Bantul, yaitu wilayah Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, dan Pleret. Kemudian endingnya di hilir wilayah Desa Sriharjo dan Selopamioro Imogiri dan Kretek," kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto.
Dia mengatakan daerah rawan atau berpotensi tanah longsor seperti pengalaman tahun lalu saat cuaca hujan ekstrem, terjadi di wilayah perbukitan Kecamatan Piyungan, Pleret, Imogiri, Dlingo, Pundong, dan sebagian wilayah Kecamatan Pandak.
Sebagai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut, kata dia, BPBD sudah menyiapkan pos induk Siaga Darurat Bencana Banjir, Longsor dan Angin Kencang, lima pos pemadam kebakaran dan tiga unit Satuan Tugas (Satgas) beserta peralatan penanganan bencana.
"Selain itu, juga mengaktifkan 20 pos Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di desa-desa, 75 forum pengurangan resiko bencana (FPRB) Desa dan menggandeng 29 komunitas relawan kebencanaan," katanya.
Dia mengatakan terkait dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana, sudah dianggarkan melalui belanja tak terduga bupati, yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila mendesak dibutuhkan dengan mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Jadi, bupati sudah keluarkan Status Siaga Darurat untuk Bantul, status siaga darurat ini sudah bisa digunakan untuk minta anggaran kegiatan mitigasi bencana, kami belum ajukan berapa jumlahnya, tetapi yang jelas ada di pos belanja tak terduga bupati," katanya.
Menurut dia, sebagian dana belanja tak terduga tersebut, juga sudah digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 di Bantul, harapannya untuk dampak cuaca La Nina ini pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk persiapan antisipasi.
"Kalau rencana kami akan meminta untuk keperluan posko terlebih dahulu karena untuk siaga darurat, kemudian sarana prasarana kebutuhan logistik piket posko selama sekian bulan," katanya.