REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan DPRD Purbalingga menyepakati Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021. Penandatanganan KUA-PPAS 2021 tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD, Senin (19/10).
Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana menyebutkan, anggaran 2021 diperkirakan masih akan terpengaruh oleh dampak pandemi Covid-19. Terutama terkait dengan dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Sarwa juga menyebutkan, nilai anggaran APBD diperkirakan juga masih akan mengalami penyusutan. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer keuangan dan Dana Desa dari pemerintah pusat, serta rendahnya silpa APBD tahun anggaran 2020.
Dia menyatakan, fokus kegiatan pembangunan tahun 2021 masih diprioritaskan untuk memulihkan kondisi ekonomi-sosial sebagai dampak dari adanya wabah Covid 19. ''Dalam hal ini, Pemkab dan DPRD telah menyepakati 5 prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2021,'' ucap dia.
Prioritas pertama, anggaran akan diarahkan pada upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi. Pemulihan dan pengembangan ekonomi ini, difokuskan pada pemberdayaan UMKM/IKM, pemulihan pariwisata dan industri kreatif, pengembangan pertanian, ketenagakerjaan, serta peningkatan iklim investasi.
Prioritas kedua, anggaran 2021 juga akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dan papan khususnya bagi masyarakat miskin.
Prioritas ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang fokus pada pembangunan di bidang kesehatan. ''Caranya, antara lain dengan lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif terkait Covid 19, penanganan stunting, dan kesehatan ibu-anak,'' katanya.
Meski demikian, Sarwa juga menyatakan, pembangunan SDM ini juga tetap mencakup pembangunan di bidang pendidikan; serta peningkatan pelayanan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) melalui perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.
Sedangkan prioritas keempat, pembangunan infrastruktur tetap akan dilaksanakan untuk mendukung recovery ekonomi. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada sektor pemeliharaan jalan, irigasi, dan pelayanan persampahan, serta peningkatan layanan air bersih dan sanitasi khususnya pada desa miskin.
Prioritas kelima, Pemkab juga akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada pengembangan e-government.
Dia menyatakan, seluruh prioritas yang telah ditetapkan KUA-PPAS 2021 tersebut, akan dapat berjalan dengan baik apabila pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan. ''Untuk itu, saya berharap berbagai upaya yang dilakukan saat ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Dengan demikian, upaya pemulihan ekonomi daerah sudah bisa dilaksanakan pada tahun 2021,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
