REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyebut, hampir seluruh pelajar di Kota Yogyakarta sudah menerima subsidi kuota internet. Subsidi ini disalurkan oleh pemerintah pusat guna menunjang sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Bantuan kuota data sudah lebih dari 95 persen diterima siswa," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Rabu (14/10).
Pihaknya pun mempertimbangkan untuk memulai sistem pembelajaran secara tatap muka. Hal ini dikarenakan kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Yogyakarta dinilai kembali landai, yang mana ditunjukkan dengan turunnya angka kasus baru positif Covid-19 beberapa hari ini.
"Jadi kondisi demikian harus menjadi pertimbangan untuk membuka kelas tatap muka. Sebab siswa sekolah di Kota Yogya banyak juga yang berasal dari daerah sekitar," ujarnya. Heroe menyebut, dimulainya sistem tatap muka ini harus melalui persetujuan orang tua. Hingga saat ini, Kota Yogyakarta sendiri masih menerapkan sistem PJJ yang sudah dimulai sejak Maret 2020 lalu. "Belum semua orang tua sepakat, saat ini dilakukan sekolah tatap muka," ujar Heroe.
Heroe sendiri mengatakan sebelumnya, 44 persen orang tua murid masih merasa kesulitan untuk mengakses PJJ. Kendala utamanya yakni penyediaan kuota internet yang diperlukan untuk PJJ cukup besar.
Bahkan, per hari orang tua bisa menghabiskan setidaknya Rp 50 ribu. Melalui subsidi kuota internet ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan pelajar dalam pengadaan kuota internet. "Apalagi kalau anaknya banyak. Ini akan memberatkan," jelasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta menyebut subsidi kuota internet sudah mulai disalurkan ke sekolah-sekolah sejak 22 September 2020 lalu. Penyaluran subsidi dari pemerintah pusat ini dilakukan secara bertahap.
"Mulai 22 September kemarin sudah ada secara bertahap pengiriman kuota ke masing-masing murid dan guru sampai 24 September 2020," kata Kepada Disdik Kota Yogyakarta, Budi Asrori beberapa waktu lalu.
Menurut Budi, permasalahan terkait kuota internet ini masih terjadi di Kota Yogyakarta. Setidaknya, sekitar 30 persen peserta didik di sekolah negeri yang ada di Kota Yogyakarta kesulitan mengakses PJJ. "30 persen sulit pembelajaran secara daring. Misalnya dari 34 anak di setiap kelas, pasti ada berapa anak yang tidak hadir. Ada lima sampai enam anak yang tidak hadir," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika