REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengatakan hingga saat ini realisasi penyaluran bantuan sosial beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tanah Air belum mencapai target yang diharapkan. "Sebagai contoh realisasi bansos beras dari gudang Bulog per 13 Oktober 2020 adalah 64 persen di seluruh Indonesia," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Edi Suharto dalam kegiatan Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di Jakarta, Rabu (14/10).
Sementara rata-rata realisasi penyaluran bansos beras ke KPM masih kurang dari 60 persen sehingga diperlukan rekonsiliasi data untuk penyaluran dan percepatan. "Jadi kita mengevaluasi sekaligus ingin mempercepat penyalurannya yang sejauh ini sudah berjalan hampir dua bulan," kata dia.
Belum tercapainya target realisasi penyaluran bansos beras tentu saja terkait dengan beberapa kendala di lapangan yang pada hakikatnya membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah terutama antara Kemensos, Dinas Sosial, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bulog dan transporter. Sampai hari ini, ujar dia, realisasi yang sudah dicapai melalui transporter yakni 65 persen dilakukan oleh PT DNR. Sementara itu, terdapat pula 62 persen yang sudah dilakukan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (BGR).
"Karena itu, ke depan dibutuhkan sinergi terutama antara transporter dan Bulog agar bisa memperlancar kegiatan-kegiatan penyaluran beras di lapangan," ujarnya.
Lebih detail, ia menjelaskan terdapat 10 provinsi atau 29 persen yang realisasi penyaluran bantuan sosial beras kurang dari 60 persen termasuk di antaranya Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Kalimantan Tengah dan Papua. "Untuk Papua dan Kalimantan Tengah kita bisa maklumi, tapi untuk Jawa Barat dan Banten seharusnya daerah tersebut relatif dapat dijangkau," katanya.
Kemudian, terdapat pula daerah yang realisasinya sudah relatif tinggi 60 hingga 75 persen misalnya Sulawesi Tenggara yakni 74 persen, Gorontalo 72 persen, Nusa Tenggara timur 71 persen, Aceh 71 persen dan Sumatera Barat 70 persen. Bahkan, khusus Maluku Utara sudah 60 persen atau dengan kata lain melebihi Jawa Barat dan Banten.
Selain itu sebanyak tujuh provinsi telah mencapai realisasi penyaluran lebih dari 75 persen yakni Bali 99 persen, Kepulauan Riau 82 persen, Bangka Belitung 77 persen, DKI Jakarta 77 persen, Nusa Tenggara Barat 77 persen, Riau 76 persen dan Lampung 76 persen.
Namun, di sisi lain penting pula menjadi perhatian bahwa masih ada 10 persen dari 514 kabupaten dan kota yang realisasinya masih nol persen per 13 Oktober 2020 di antaranya terjadi di Probolinggo Jawa Timur, Mesuji Lampung, Kabupaten Lahat, serta sejumlah daerah yang justru berada di Pulau Jawa.
Ia berharap kepala daerah di tempat masing-masing juga dapat membantu menangani berbagai kendala di lapangan sehingga penyaluran bantuan sosial beras tidak terhambat termasuk akibat pilkada dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika