Rabu 14 Oct 2020 14:04 WIB

Mahfud: tak Pernah Ada yang Bilang SBY Dalang UU Ciptaker

Menkopolhukam mengatakan tak pernah ada yang bilang SBY sebagai dalang UU Ciptaker.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan
Menko Polhukam, Mahfud MD
Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam
Menko Polhukam, Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut tidak ada seorang pun di pemerintah yang menyatakan Presiden Republik Indonesia (RI) Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang di balik unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Mahfud juga mengatakan juga tidak ada yang menyebut Partai Demokrat maupun ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unjuk rasa," tulis Mahfud di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, dikutip Rabu (14/10).

Baca Juga

Hal tersebut ia sampaikan dengan menjawab cuitan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang meminta klarifikasi darinya, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, dan Badan Intelijen Negara (BIN) atas tuduhan itu. Masih dalam cuitan yang sama, Mahfud justru berbalik meminta klarifikasi dari Andi terkait kapan pihak pemerintah menyatakan tudingan itu. Jika memang ada yang menyatakan hal tersebut, maka persoalan itu akan diselesaikan oleh pemerintah.

"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," ujarnya.

 

Sebelumnya, Andi membuat cuitan dengan menyebut nama Mahfud, Airlangga Hartato, Luhut Binsar Pandjaitan, dan BIN. Dalam cuitan itu, Andi menyatakan, jika tidak ada klarifikasi terkait tuduhan yang menyebut SBY, AHY, dan Partai Demokrat berada di belakang demonstrasi UU Ciptaker, maka tak ada jaminan ketegangan politik akan mereda.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," cuit Andi, dikutip Rabu (14/10).

Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (12/10), muncul memberikan pernyataan dalam suatu unggahan video di akun Youtube-nya. SBY menyinggung soal tudingan soal adanya penunggang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berujung kerusuhan pada pekan lalu.

SBY merasa tak yakin bahwa tudingan soal penunggang demo UU Ciptaker yang disampaikan oleh pemerintah dialamatkan pada dirinya dan Partai Demokrat. Ia merasa tidak mungkin jajaran pemerintah dan instrumennya menuduh dirinya demikian.

"Saya kok enggak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juah baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya musuh negara, saya kira tidaklah," kata SBY dalam video yang telah dikonfirmasi Republika.co.id pada Senin (12/10).

SBY pun meminta agar soal tuduhan penunggang demo sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disampaikan secara jelas. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi gerakan massa.

"Kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga kemudian ya tidak baik ke sana ke mari beritanya," kata Mantan Ketua Umum Demokrat itu

Lebih bagus, kata SBY, pemerintah melakukan penegakan hukum yang jelas bila memang ada pihak yang menunggangi, membiayai dan oleh negara dianggap sebagai kejahatan. Sehingga, tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

"Kalau tidak, nanti negara dikira melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust ke pemerintahan kita dalam melaksanakan tugasnya," kata SBY.

SBY mengaku tak mengetahui siapa yang dimaksud pemerintah menunggangi demo RUU Ciptaker. Munculnya spekulasi bahwa Demokrat menjadi penunggang demo ini juga dinilai SBY tidak berdasar.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement