REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Barat, Ridwansyah mengakui tingkat kemiskinan di daerah itu masih mencapai 13,9 persen dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa.
"Dengan jumlah penduduk kami yang 5 juta lebih angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi yaitu 13,9 persen. Tahun lalu dari catatan BPS angka kemiskinan kami 13,8 persen atau naik sedikit 0,09 persen," ucapnya di Mataram, Kamis (8/10).
Meskipun hanya mengalami sedikit penambahan, namun dengan tambahan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa NTB masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi ini, tetapi pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu.
"Meskipun kami masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tetapi sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu menurut kami merupakan pertumbuhan yang semu, tidak inklusif karena di dalamnya didominasi oleh ekspor tambah," jelasnya.
Menurut Ridwansyah, perekonomian yang inklusif tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang juga dapat merepresentasikan pertumbuhan yang nyata pada berbagai sektor terutama sektor pertanian dan sektor pariwisata juga sektor-sektor lainnya, sehingga dalam hal ini industrialisasi menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah pengelolaan produk-produk hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami menghindari, membatasi mengirim barang-barang atau bahan mentah keluar daerah. Kami olah dulu di sini, minimal menjadi barang setengah jadi sehingga memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Harapannya dengan adanya lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan otomatis menurunkan angka kemiskinan," ucap Ridwansyah.
Dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut, lanjut Ridwan, peran investasi sangatlah penting sehingga menjadi sangat penting pula untuk memastikan tata ruang untuk investasi sehingga tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi.
"Oleh karena itu kami berharap dalam konteks itu bagaima rencana tata ruang kita bisa menjadi pendorong bagi investasi bukan sebaliknya. Bukan tata ruang yang akhirnya menjadi penghambat investasi, tetapi harusnya dibalik. Justru tata ruang mendorong munculnya investasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika