REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang Cikampek (PKC) Ade Cahya mengatakan, PKC mulai membuka alokasi pupuk bersubsidi di sistem untuk penyaluran ke distributor. Meskipun belum bisa maksimal disalurkan karena masih menunggu SK di kabupaten/kota.
"SK Dinas Provinsi sudah terbit, namun sementara SK dinas kabupaten/kota belum keluar," kata Ade saat dihubungi Republika.
Sambil menunggu SK dinas kabupaten/kota, PKC telah membuka alokasi pupuk bersubisidi di sistem per distributor secara proporsional terhadap SK dinas provinsi. Distributor pun sudah mulai menebus.
Ade melanjutkan, alokasi penyaluran pupuk bersubisid saat ini harus segera dilakukan karena para petani membutuhkan pupuk dalam masa tanam ini. Sehingga diharapkan kuota yang ada bisa dimanfaatkan terlebih dahulu.
Ia mengatakan, setiap harinya PKC menyalurkan pupuk bersubsidi ke daerah-daerah di Jawa Barat yang akan mendapatkan tambahan kuota pupuk bersubsidi. Target harian pengiriman pada Oktober ini yakni untuk Pupuk Urea sebanyak 1.251 ton, NPK 314 ton, dan Pupuk Organik 161 ton.
"Tambahan alokasi ini kan sampai akhir tahun, jadi ada rincian setiap bulannya. Namun memang di bulan Oktober ini kita kejar karena sedang musim tanam," ujarnya.
Ia menyebutkan, untuk seluruh wilayah Jawa Barat kuota pupuk bersubsidi untuk pupuk Urea dinaikan dari 388.400 ton menjadi 553.987 ton, sehingg ada kuota tambahan sekitar 165.000 ton. Sementara NPK dari 320.138 ton menjadi 358.048 ton, ada tambahan kuota sekitar 38 ribu ton. Ada juga tambahan kuota untuk pupuk SP36, ZA, dan organik.
Ia berharap SK tingkat kabupaten/kota bisa segera diterbitkan. Sehingga penyaluran bisa disesuaikan dengan target per bulannya. Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan kuota kebutuhan pupuk bersubsidi paling besar di Jawa Barat, dilanjut dengan Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika