REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun peta kerawanan bencana alam pada musim hujan tahun ini sebagai salah satu langkah antisipasi dalam mengurangi dampak bencana.
"Kami sudah menggelar rapat koordinasi terkait antisipasi itu, mulai BPBD, BBWS, PSDA dan pihak terkait sudah membicarakan terkait skenario kemungkinan debit hujan tinggi, antisipasi teknis, dan penyusunan peta rawan bencana," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (1/10).
Menurut dia, peta bencana tersebut sangat penting untuk mengantisipasi dampak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor selama musim hujan yang diperkirakan akan terjadi lebih awal serta lebih lama.
"Dengan peta bencana itu, maka tindakan antisipatif bisa dilakukan sebaik mungkin misalnya peta rawan banjir di Jateng, itu ada Brebes dengan luasan bencana 5.796 hektare, Pemalang ada 7.296 hektare, Tegal 1.011 hektare. Ada juga Kendal, Kudus dan lainnya, termasuk peta lokasi mulai nama sungai, kondisi tanggul dan sebagainya sudah dipetakan secara rigid," ujarnya.
Ganjar mencontohkan, di Kabupaten Brebes ada kemungkinan terjadi bencana banjir akibat luapan Sungai Cisanggarung dan adanya potensi tanggul jebol di Sungai Pemali.
"Di Pekalongan, itu ada potensi banjir dan rob di Sungai Bremi dan seterusnya. Kita inventarisasi satu-satu berbasis pada masing-masing daerah aliran sungai, termasuk menyiapkan sistem pengendaliannya," katanya.
Selain pemetaan dan langkah antisipatif, Pemprov Jateng menyiapkan posko siaga banjir yang akan dioperasikan mulai 1 Oktober 2020 hingga akhir Maret 2021, serta menyiapkan tempat pengungsian dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Jadi semua siap, termasuk persiapan tempat pengungsian seandainya ada pengungsi. Kita atur dari sekarang, untuk mengantisipasi kerumunan. Sudah ada contohnya di Jepang itu, jadi tempat pengungsian dikapling kecil-kecil, dibatasi kardus dan satu kapling satu keluarga," ujarnya.
Terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana alam pada musim hujan, Ganjar juga meminta seluruh bupati/wali kota gencar melakukan edukasi tentang pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, termasuk menghidupkan kembali desa-desa tangguh bencana dan sukarelawan.
"Daerah mesti siaga, apalagi yang masuk dalam peta rawan bencana yang saya sebut tadi, kepala daerah harus inisiatif, jangan hanya menunggu perintah. Siapkan pekerjaan fisik untuk antisipasi, masyarakatnya disiapkan dan kondisi gawat darurat juga disiapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika