Rabu 30 Sep 2020 12:09 WIB

Epidemiolog Sarankan Sumbar Tata Ulang Strategi Covid-19

Pemprov Sumbar perlu menata ulang strategi pengendalian Covid-19

Rep: Febrian Fachri/ Red: Esthi Maharani
Epidemiolog Unand Defriman Djafri
Foto: Febrian Fachri/Republika
Epidemiolog Unand Defriman Djafri

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Epidemilog Universitas Andalas Defriman Djafri menyarankan pemerintah di Provinsi Sumatera Barat menata ulang kembali strategi pengendalian pandemi Covid-19. Menurut Defriman, pemerintah sudah harus melakukan evaluasi penanganan Covid-19 karena penambahan kasus positif Covid-19 harian masih berada di angka tertinggi dan laju kematian yang terus terjadi.

"Tidak ada kata terlambat, strategi pengendalian perlu ditata ulang. Pertama, penguatan peran dinas kesehatan sebagai leader, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam upaya pengendalian untuk memutus mata rantai penularan dan laju penularan dan kematian Covid-19," kata Defriman kepada Republika, Rabu (30/9).

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand ini menilai masalah terbesar saat ini adalah ketika kepala daerah tidak yakin dinas kesehatan mampu mengambil peran sentral dalam penanganan Covid-19. Kemudian menurut dia, strategi harus sistematis dalam upaya deteksi, pelacakan kontak, isolasi, promosi, edukasi dan literasi risiko Covid-19 dan protokol kesehatan serta kesiapan sistem kesehatan.

Menurutnya, penanganan Covid-19 harus terukur dan dievaluasi dengan cermat. Pemerintah disarankan harus menjalankan mesin birokrasi yang sesuai dengan bidangnya. Sementara, lanjut dia, yang terjadi saat ini pemerintah menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk mengatur strategi dalam pengendalian Covid-19 sehingga yang terjadi justru memperburuk kondisi di lapangan.

 

Ia juga menyarankan agar pemerintah membangun partisipasi berkelanjutan dari masyarakat dalam upaya keluar dari krisis akibat pandemi ini.

"Ini sangat penting sebagai bekal ke depan, modal sosial atau jejaring sosial yang ada selama ini seolah-olah tertelan akibat Covid-19. Kita ada kader kesehatan, majelis taklim, kelompok tani dan kelompok tanggap bencana, dan beberapa kabupaten/kota yang sudah teroganisir dalam satuan desa siaga atau kampung KB dan lainnya," ucap Defriman.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement