REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan siap mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menerima audiensi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Gatot Eddy Pramono selaku Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Selasa (29/9) lalu.
“BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap mendukung,” ujar Fachmi Idris dalam siaran persnya.
Fachmi mengungkapkan, diharapkan data yang dikelola BPJS Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN, membantu menentukan kriteria penerima vaksin Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN mengungkapkan tim berharap data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan akan membantu percepatan kesiapan data penerima vaksin serta dapat membantu terbangunnya data penerima prioritas.
Hal ini dilakukan mengingat ketersediaan vaksin yang bertahap tentu tidak serta-merta semua penduduk dapat mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan. Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia,” ujar Andika.
Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN mengungkapkan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.
“Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data tersebut. Kami siap untuk dukungan administratif misalnya penyampaian pakta integritas,” ujar Gatot.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2 persen dari total penduduk Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.934 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika