REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses riset menuju produksi vaksin Covid-19 semakin matang. Sampai saat ini, uji klinis tahap III yang dijalankan PT Bio Farma dan Sinovac berjalan lancar tanpa ada efek samping yang berat. Bila berjalan lancar, maka produksi dan distribusi vaksin akan dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021.
Karena jumlah yang terbatas, maka tahap awal vaksinasi akan dilakukan pada kelompok prioritas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pihak-pihak yang akan mendapat suntikan vaksin pertama kali adalah tenaga medis yang bekerja menangani pasien Covid-19 secara langsung.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan jalur vaksinasi mandiri alias masyarakat umum yang ingin mengakses vaksin secara mandiri. Soal tarif, masih belum ditentukan. Dalam skema mandiri ini, Airlangga menyebutkan bahwa perusahaan atau korporat punya kesempatan untuk mengajukan vaksinasi bagi karyawannya. Tentu, perusahaan yang akan menanggung biayanya.
"Skema mandiri sedang kami matangkan. Skema mandiri ada yang sifatnya individual dan ada yang mengusulkan dari sektor korporat mereka membeli secara berkelompok. Ini yang masih akan dibahas dan presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan," kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (28/9).
Sebagai landasan hukum vaksinasi nanti, pemerintah juga sedang mematangkan peraturan presiden (Perpres) dan peta jalan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Perpres tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan vaksinasi secara massal. Pemberian vaksin diyakini menjadi salah satu akselerator pemulihan ekonomi, menyusul kembali pulihnya aktivitas masyarakat nantinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
