REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menilai film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI perlu direvisi. Menurutnya banyak fakta dan bukti dalam film yang dibuat pada era orde baru itu tidak sesuai dengan yang terjadi. 

"Film G 30 S PKI adalah sebuah tafsir sejarah yang ditulis oleh nalar penguasa ketika itu, tentu sejarah itu perlu di revisi. Karena berbagai macam bukti dan fakta tidak sesuai dengan apa yang terjadi," ujar Maman kepada Republika.co.id, Ahad (27/9).

Namun, Maman mengakui diperlukan kejujuran dan keberanian untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi pada peristiwa itu.  Untuk itu, ia berharap ada karya-karya seni yang lain yang lebih jujur, lebih berani dan tentu diharapkan menjadi pijakan moral agar Indonesia lebih bisa melihat ke depan, jangan terlalu terpaku pada tafsiran sejarah sepihak. 

"Kita butuh sebuah tafsiran yang lebih realistis, apalagi generasi milenial hari ini lebih membutuhkan sesuatu yang jujur, yang lebih konstruktif untuk melihat masa depan yang akan datang," katanya.

Politikus PKB itu justru mendorong pelaku perfilman dan pemerintah untuk membuat produk film yang menguatkan nasionalisme dan persatuan. Ditengah kegaduhan tentang isu kebangkitan PKI gaya baru, menurut Maman, bangsa Indonesia saat ini justru harus lebih fokus pada penanganan Covid-19.

"Seruan Jenderal Gatot adalah sesuatu yang sangat naif terkesan tidak sensitive, tidak memiliki sense of pandemic, saya dari pada mengumumkan setengah tiang, justru hari ini kita harus mengobarkan semangat kebersamaan untuk menghadapi Covid-19 ini bersama sama. Musuh kita bukan bayangan hantu masa lalu, musuh kita adalah realita tentang bagaimana kita menghadapi Covid-19 ini," katanya. 

Seperti diketahui, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang peringatan G30/S/PKI. Dalam surat itu, KAMI meminta presiden bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan/atau PKI Gaya Baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika