REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan memperluas lokasi proyek food estate atau lumbung pangan baru di sejumlah daerah, yakni di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Selatan. Kendati demikian, ia menegaskan, prioritas utama pemerintah saat ini menyelesaikan pengerjaan proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
“Juga ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini, sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain yaitu di Papua, maupun di NTT, dan di Sumatera Selatan. Tapi ini akan kita diskusikan setelah yang dua ini (Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) betul-betul bisa berjalan,” jelasnya dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan food estate di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9)
Pemerintah pun menyiapkan dua lokasi proyek di Kalimantan Tengah yakni di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau serta satu lokasi di Sumatera Utara yakni di Kabupaten Humbang Hasundutan. Proyek food estate ini dikerjakan untuk mengantisipasi krisis pangan dunia akibat pandemi covid dan sebagai cadangan pangan nasional. Selain itu, proyek ini juga dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
Presiden pun meminta pelaksanaan proyek food estate yang saat ini terhambat oleh sejumlah kendala, seperti masalah kepemilikan lahan agar segera diselesaikan. “Sudah ada sejumlah progres di lapangan meskipun masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate, kemudian ini menimbulkan sedikit masalah tetapi saya yakin dan saya minta Menteri ATR/BPN ini bisa segera menuntaskan,” ujar Jokowi.
Jokowi menginstruksikan agar pengembangan lumbung pangan baru ini dikalkulasikan secara matang, baik terkait pihak yang akan mengelola, tanaman apa yang akan dikembangkan, teknologi yang akan digunakan, serta masalah pembiayaannya.
“Sehingga modal bisnis ini nanti, kalau sudah bener, model bisnis ini akan kita gunakan di lokasi untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Tapi ini saya kira harus bener dulu,” tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika