REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) ke-II Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) menyepakati sejumlah hal. Salah satunya perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan menjadi Majelis Tinggi.
Sekretaris Jenderal MKGR Adies Kadir mengaku, konsolidasi nasional yang dilaksanakan di Jakarta, pada Ahad (13/9) telah menyepakati perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi untuk mengubah Dewan Pertimbangan menjadi Majelis Tinggi MKGR.
“Setuju pada perubahan AD/ART tentang nomenklatur Dewan Pertimbangan menjadi Majelis Tinggi,” tutur Adies dalam keterangan kepada Republika.co.id, Ahad (13/9).
Adies menambahkan, selain rekomendasi tentang perubahan AD/ART, MPO ke-II juga mendukung Ketua Umum MKGR saat ini, Roem Kono menjadi ketua Majelis Tinggi. “Selanjutnya, masalah tugas dan wewenang Majelis Tinggi akan dibahas di mubes (Musyawarah Besar) MKGR,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan Mubes MKGR, Adies mengatakan, forum MPO memutuskan akan dilaksanakan paling lambat Oktober 2020. Ada sejumlah kota yang menjadi alternatif pelaksanaan mubes MKGR tahun ini. Antara lain, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.
Konsolidasi sebagai syarat kedudukan hukum pelaksanaan mubes MKGR ini juga menyepakati untuk mendukung Sekjen MKGR Adies Kadir maju dan menjadi ketum MKGR periode berikutnya. Sebelumnya,Ormas MKGR menggelar konsolidasi nasional, pada Ahad (13/9). Kondolidasi bertajuk Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) ke-II di Hotle Ritz Carlton Kuningan, Jakarta.
Ketua Ormas MKGR Roem Kono meminta seluruh kader tetap berorientasi pada karya. Kader MKGR dari pusat sampai daerah juga diminta menjunjung prinsip musyawarah dan gotong-royong sesuai semangat MKGR.
Roem Kono juga menegaskan seluruh kader MKGR solid dan loyal mendukung kebijakan dan keputusan Partai Golkar. Terutama kebijakan partai beringin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
