REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan anggota DPR dapat bekerja dan melaksanakan fungsi legislasinya di rumah. Sebab, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total akan kembali diterapkan di DKI Jakarta.
"Tak perlu harus masuk setiap hari tetapi tak berarti juga libur. Kerja dari rumah itu harus diperlihatkan dengan hasil yang jelas juga," ujar Lucius saat dihubungi, Kamis (10/9).
Menurutnya, keseriusan DPR dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat penting karena mereka lah wakil yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. "Mereka harus mencoba menampung aspirasi publik untuk diolah menjadi usulan kebijakan yang dijalankan pemerintah," ujar Lucius.
Ia berharap, DPR tidak memanfaatkan situasi pandemi untuk membahas hal-hal yang tak dibutuhkan publik saat ini. Salah satunya adalah rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
"Ini juga tidak bagus. Bukannya memikirkan bagaimana bisa sama-sama keluar dari lilitan situasi pandemi, mereka malah asyik memuluskan agenda sendiri tanpa melibatkan publik," ujar Lucius.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, protokol Covid-19 akan diperketat di lingkungan Kompleks Parlemen. Hal ini juga merupakan bentuk respons pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang kembali diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi mulai nanti pekan depan, rapat paling banyak dihadiri 20 persen dari jumlah anggota per komisi atau AKD," ujar Indra saat dihubungi, Kamis (10/9).
Ia menjelaskan, komposisi rapat-rapat legislasi secara fisik hanya akan diikuti oleh maksimal dua pimpinan komisi serta satu orang dari setiap fraksi di DPR. Balkon yang berada di setiap komisi juga dibatasi jumlahnya, yakni maksimal diisi oleh lima orang dan media tak izinkan untuk meliput secara langsung di sana.
"Jadwal rapat dibatasin tidak boleh sampai malam, maksimum sampai jam 6 sore. Sekali rapat maksimal 4 jam," ujar Indra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika