REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Wahid Wahyudi mengungkapkan pihaknya telah melakukan perluasan pembelajaran tatap muka. Wahid mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran tatap muka tahap pertama yang dilangsungkan 18-30 Agustus 2020, prosesnya berjalan baik.
Berbagai pihak juga diakuinya mendukung kembali dibukanya sekolah, termasuk orang tua, dan guru. Karenanya, Dindik Jatim memutuskan melanjutkan tahap dua, dengan memperbanyak jumlah sekolah yang menggelar proses belajar tatap muka.
"Uji coba pembelajaran tatap muka diperluas. Yang semula masing-masing kabupaten/ kota itu hanya satu SMA, SMK, dan SLB, mulai 31 Agustus 2020 itu jumlah SMK-nya ditingkatkan (jumlahnya) menjadi masing-masing kabupaten/ kota 25 persen (dari jumlah sekolah di tiap daerah)" kata dia dikonfirmasi Senin (7/9).
Wahid menegaskan, pada tahap dua, sekolah yang diperbanyak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka baru jenjang SMK. Artinya, keputusan ini tidak berlaku untuk jejang SMA. Wahid menegaskan, untuk jenjang SMA dan SLB akan secara bertahap menyusul. "SMA masih belum. Masih bertahap," ujarnya.
Wahin menegaskan, pembelajaran tatap muka belum diberlakukan di daerah yang menyandang zona merah Covid-19. Termasuk Surabaya dan Sidoarjo belum diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Dia juga menekankan, sekolah yang ingin menerapkan pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 dan pemerintah derah.
"Sekolah yang ingin melakukan belajar tatap muka harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas Covid-19 kabupaten/kota," kata dia.
Wahid mengungkapkan, rapid tes untuk guru dan tenaga pendidik dilakukan secara masif kepada seluruh sekolah jenjang SMA/SMK di Jatim. Sebanyak 10 ribu orang telah dilaksanakan rapid tes tahap pertama. Selanjutnya menyusul 10 ribu orang lagi di tahap kedua.
Ketika dikonfirmasi soal hasil rapid test, Wahid mengarahkan ke Dinas Kesehatan Jawa Timur. "Dinkes yang tahu datanya. Karena Dinkes yang melakukan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika