REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menerima masukan terkait desakan dihentikannya kebijakan ganjil genap (Gage) oleh Pemprov DKI. Kebijakan tersebut disinyalir jadi penyebab meningkatnya kasus Covid-19 di pengguna angkutan umum.

Desakan dihentikannya ganjil genap ini sempat disampaikam Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo. Menurut Doni, terdapat peningkatan jumlah penumpang angkutan umum sejak kebijakan Gage saat PSBB transisi tersebut diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Terkait dengan meningkatnya 3,5 persen orang yang beralih ke angkutan umum kita cek. Apakah betul karena Gage," kata Ariza kepada wartawan, Jumat (4/9).

Karena, kata dia, kalau mau jujur yang naik kendaraan berkurang, tidak bekerja sebab WFH. "Apalagi, kita tahu kan yang kerja berkurang disebabkan di PHK, bekerja dari rumah, tidak keluar. Bisa saja ada peningkatan kerna ada yang kembali kerja, ada keperluan, kita karena itu, perlu cek apakah ada korelasinya," ujarnya.

Ariza menceritakan kebijakan Gage, yang sempat diberlakukan kembali saat PSBB transisi, pada awal Agustus, selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk membatasi keluar rumah. Bertujuan agar orang mengatur bila mobilnya ganjil, tidak keluar di tanggal genap. Ini untuk mengatur orang yang keluar acara belanja bertemu teman-teman.

Ariza bahkan menilai bisa saja peningkatan disebabkan ekonomi memburuk, sehingga mereka yang tadinya naik kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.

"Kasus orang yang meningkat di kereta dan bus itu kita cek. Mungkin karena ekonomi tentu apa yang jadi perhatian Pak Doni akan kita perhatikan akan kita evaluasi dengan Dishub dan juga Polda Metro Jaya. Prinsipnya semua yang diambil selalu kita diskusikan. Juga akan kita perhatikan juga saran dari Pak Doni," ujar Ariza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika