REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Jumlah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan bertambah jadi empat.
"Hingga saat ini sudah ada empat desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih, yakni Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, dan Desa Kedungpring, Kecamatan Kemranjen," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Titik Puji Astuti saat peluncuran truk tangki air, Rabu (2/9).
Kendati demikian, hingga saat ini ia baru dua kali menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Kedungpring. Sedangkan, untuk tiga desa lainnya belum dilakukan.
"Itu karena warga Desa Kedungpring sudah menyiapkan tempat penampungan air, sedangkan di tiga desa lainnya baru dilakukan asesmen dan sosialisasi terkait dengan titik-titik distribusi maupun penampungan. Namun, dalam minggu ini sudah akan ada penyaluran bantuan," kata Titik.
Bupati Banyumas Achmad Husein menyambut baik pengadaan armada yang dilakukan oleh PMI guna membantu Pemkab Banyumas dalam mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat ketika musim kemarau. Menurut dia, kehadiran truk tangki air milik PMI tersebut akan menambah layanan kepada masyarakat mengingat Pemkab Banyumas hanya memiliki dua truk tangki air, masing-masing berada di BPBD serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Dengan peluncuran ini, semoga warga yang membutuhkan dapat segera terlayani," katanya.
Terkait dengan operasional yang melibatkan banyak pihak, Achmad mengingatkan hal itu agar dilakukan secara transparan dengan membuat tabel biaya operasional untuk pengiriman air ke daerah satu ke daerah lain yang tentu berbeda. Menurut dia, penentuan tarif tersebut menjadi penting agar petugas dan donatur tidak kesulitan dalam menentukan tarif.
"Donatur bisa melihat secara tranparan sehingga bisa menentukan harus membantu berapa," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia berpesan kepada seluruh pengurus PMI untuk tetap menjaga netralitas dengan menggunakan truk tangki air itu guna membantu masyarakat, bukan untuk kampanye partai. "Orangnya boleh berpartai tetapi secara organisasi harus netral dan tetap berhaluan pada kemanusiaan. Meski saya juga orang partai, tetapi tidak tega apabila bantuan ditumpangi dengan kepentingan politik, PMI harus bisa menjaga itu," katanya.
Ketua PMI Banyumas Dibyo Yuwono mengatakan biaya pegadaan truk tangki air tersebut berasal dari Bulan Dana PMI Tahun 2019 yang dikoordinasi oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas. Menurut dia, truk tangki berkapasitas 5.000 liter tersebut sebagai sarana distribusi air bersih dari PMI untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih saat musim kemarau.
Selain itu, truk tersebut juga bisa digunakan masyarakat untuk menyedekahkan air dengan cara menyumbang operasionalnya untuk masyarakat. “Dana masyarakat yang kami himpun, kami wujudkan sarana dan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan pemanfaatannya," katanya.
Setelah diresmikan penggunaannya, kata dia, truk tangki tersebut menjalani operasional perdana untuk mengirimkan bantuan air bersih bagi warga Desa Kedungpring.
Koordinator Bulan Dana PMI Tahun 2019 yang juga Kepala Polresta Banyumas Komisaris Besar Polisi Whisnu Caraka mengatakan dipilihnya sarana berupa truk tangki air oleh PMI menjadi sangat penting mengingat banyak warga Banyumas yang kekurangan dan membutuhkan air saat kemarau berkepanjangan.
“Kami turut bangga karena tahun 2019, dalam penggalangan bulan dana PMI, Polresta Banyumas menjadi penanggungjawab, dan terwujud mobil truk untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika